AA Gde Agung Usul Formasi Guru Mapel Bahasa Bali

Usulan tersebut, antara lain agar ada formasi bagi guru mata pelajaran (mapel) bahasa Bali. "Tahun 2022 itu belum terealisir. Ke depan ini perlu diakomodir. Saya usulkan agar ada formasi untuk guru mata pelajaran Bahasa Bali sebagai muatan lokal," ujar AA Gde Agung. Menurut dia, formasi untuk guru mapel bahasa Bali perlu mendapat perhatian demi menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Apalagi, bahasa merupakan bagian dari budaya sehingga formasi guru mapel bahasa Bali sangat penting. "Ini tidak hanya untuk bahasa Bali saja, tetapi untuk guru bahasa di daerah lainnya seperti Jawa, Minang, Batak, Papua juga perlu mendapat perhatian agar dapat dilestarikan," ucap AA Gde Agung.

Selain itu, AA Gde Agung meminta, Mendikbud Ristek menambah kuota untuk para guru di Provinsi Bali mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Lalu memenuhi kebutuhan guru di Provinsi Bali. Sesuai data Kemendikbud Ristek, tahun 2023 Provinsi Bali membutuhkan 1.758 guru. "Saya minta itu dipenuhi," ucap Panglingsir Puri Ageng Mengwi ini. Dia juga meminta Mendikbud Ristek membangun ruang kelas baru sebagai sarana dan prasarana di beberapa SMA yang ada di Bali, yakni Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Jembrana. Sebab, di sana masih kekurangan ruang belajar.

Selain itu, membangun laboratorium berbasis teknologi di SMA yang berada di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Jembrana. Kemudian menambah kuota SMK di Bali agar masuk dalam program SMK Pusat Keunggulan (SMK PG). Saat ini, Bali mendapat kuota 62 dari 173 SMK di Bali.

"Saya minta kuota ini ditambah," tegas AA Gde Agung. Tak ketinggalan, meminta Mendikbud Ristek koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan agar mengangkat guru di daerah melalui program P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya Mendikbud Ristek koordinasi pula dengan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan guru yang dinyatakan lulus sesuai syarat P3K beserta pemenuhan hak-haknya. "Kita tahu, banyak yang telah mengikuti tes. Namun, belum mendapat SKnya. Oleh karena itu, perlu diterbitkan," papar AA Gde Agung. Dia pun, meminta ada kebijakan afirmatif bagi guru hononer agar mendapat upah minimum regional yang sesuai dengan aturan berlaku. Lalu memberi perhatian kepada satuan pendidikan swasta yang punya keterbatasan pendanaan.

Sementara mengenai cagar budaya, Bupati Badung dua periode ini mengusulkan, agar masyarakat atau orang yang merawat situs cagar budaya mendapat reward agar termotivasi untuk tetap menjaga dan melestarikannya. "Kalangan olahragawan, seniman dan budayawan mendapat apresiasi. Mohon perawat situs cagar budaya mendapat perhatian pula. Apresiasi tersebut bisa dalam bentuk memberikan penghargaan," papar Gde Agung. Begitupula dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berada di Bali. Balai itu menangani tiga provinsi, yakni Bali, NTT, NTB. Namun, memprihantikan lantaran pegawainya masih eselon tiga. "Saya usulkan agar eselon mereka ditingkatkan agar nantinya berpengaruh pula pada kesejahteraan mereka," kata Gde Agung. Atas usulan dan aspirasi yang disampaikan Gde Agung tersebut, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim merespon secara positif. Mendikbudristek juga akan menindaklanjutinya. *k22