Pansus LKPJ Dewan Sodok Kinerja Perusda

DENPASAR, NusaBali
Dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Kamis (27/4), Pansus LKPJ DPRD Bali, antara lain, sodok kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) Provinsi Bali.

Sidang Paripurna Istimewa yang dihadiri langsung Gubernur Made Mangku Pastika, Kamis kemarin, dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP), didampingi Wakil Ketua Dewan I Gusti Alit Putra (dari Fraksi Demokrat). Sementara dari jajaran eksekutif, turut mendampingi Gubernur Pastika adalah jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali.

Secara umum, dalam check and balance yang dilakukan DPRD Bali terhadap LKPJ Gubernur Bali memang tidak istilah LKPJ ditolak. Namun, Pansus LKPJ DPRD Bali menilai ada beberapa hal krusial, seperti masalah pengelolaan Perusda Provinsi Bali yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, Pansus LKPJ DPRD Bali juga menilai perlu dilakukan perbaikan sejumlah program Bali Mandara, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu).

Ketua Pansus LKPJ DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, yang membacakan langsung laporan Pansus kemarin, mengungkap target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 oleh eksekutif, tidak tercapai. Padahal, kondisi perekonomian di Bali sudah ada peningkatan.

Menurut Adhi Ardhana, capaian PAD Bali tahun 2016 hanya mencapai Rp 3,041 triliun. Sementara target yang dicanbangkan sebesar Rp 3,171 triliun. Berarti, pencapaian target PAD hanya 95,88 persen. Politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Denpasar ini juga kinerja Perusda dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kami rekomendasikan kepada Gubernur untuk evaluasi kinerja BUMD dan Perusda. Termasuk mengevaluasi Perusda RS Puri Raharja Denpasar, yang tidak memberikan sumbangan berarti terhadap PAD Bali,” ujar anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar ini.

Adhi Ardhana membeber peningkatan pemanfaatan aset daerah juga menjadi persoalan. Karenanya, perlu revisi sejumlah Peraturan Daerah (Perda) terkait pemanfaatan aset yang bisa berkontribusi terhadap PAD Bali. “Misalnya, pemanfaatan tanah milik pemerintah yang berlaku 25 tahun, harus ditinjau kembali,” tegas Adhi Ardhana.

Secara khusus, Adhi Ardhana juga sentil program Bali Mandara seperti Simantri dan Gerbangsadu, yang dinilai harus dievaluasi. Menurut dia, program Simantri selama ini sangat dibutuhkan masyarakat petani. “Tapi, pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini disampaikan pemerintah kabupaten/kota. Temuan secara faktual di lapangan memang ada persoalan-persoalan,” jelas politisi yang alumnus ITS Surabaya ini.

Salah satu contoh yang menunjukkan program Simantri tidak berhasil dan ada persoalan, kata dia, adalah soal pupuk hasil olahan petani Simantri yang dijual kepada petani lainnya, namun tidak digunakan. “Temuan di lapangan, petani tidak menggunakan pupuk hasil olahan Simantri dan pilih menjual kembali kepada pemerintah. Lalu, pemerintah jual lagi ke petani,” katanya.

“Ya, petani kembali tidak menggunakannya. Barang jenisnya sama, berputar dan dijual berkali-kali. Artinya, ada apa dengan pupuk hasil Simantri ini? Apakah tidak berkualitas?” lanjut Adhi Ardhana.

Meski demikian, Pansus LKPJ DPRD Bali juga secara ksatria memuji beberapa kinerja eksekutif. “Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Bali mengalami peningkatan. Kami apresiasi ini, karena Gubernur dan jajarannya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali dengan leading sector BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Red), walaupun ekonomi nasional masih jalan di tempat,” puji Adhi Ardhana.

Pansus LKPJ DPRD Bali juga memuji Gubernur Pastika yang telah banyak membuat program di kabupaten/kota. “Program yang dilaksanakan Gubernur Bali di ka-bupaten/kota berjalan baik, walaupun perlu ada koordinasi dan perbaikan lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Pastika menyebutkan Perusda yang berada di bawah Pemprov Bali sebetulnya sudah berkontribusi. Hanya saja, belum semuanya berkontribusi. Sebab, banyak Perusda yang sebelumnya sakit-sakitan. “Sekarang Perusda sudah mulai pulih, walaupun masih sakit dikitlah,” kelakar Gubernur Pastika seusai Sidang paripurna Istimewa di DPRD Bali, Kamis kemarin.

Pastika menyebutkan, Perusda dulunya jadi tempat mengumpulkan orang-orang yang hanya sekadar numpang hidup. Karenanya, Perusda tidak dikelola secara profesional. “Sekarang kita mulai perbaiki dan kelola secara profesional, Perusda bukan lagi tempat ngumpulin orang untuk numpang hidup,” tandas mantan Kapolda Bali 2003-2005 ini.

Pastika mencontohkan Perusda yang mengelola aset Pemprov Bali di kawasan Pekutatan, Jembrana. Aset tanah seluas ratusan hektare di Pekutatan ini mempekerjakan puluhan karyawan. Namun, karyawan tidak dibayar. “Saat itu dikerjasamakan. Setelah kita perbaiki, sekarang sudah mulai pulih,” beber Pastika. * nat