PNB Dampingi LPD dalam Tata Kelola Sistem Akuntansi Modern
MANGUPURA, NusaBali.coom – Politeknik Negeri Bali (PNB) bekerja sama dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali menerapkan tata kelola pencatatan akuntansi yang baik dan prudent.
Kerja sama ini juga mencakup pemahaman manajemen LPD yang terdigitalisasi. “Sehingga dipastikan dapat menghilangkan kesalahan sistem dan memperkecil 'human error'," kata Direktur PNB I Nyoman Abdi.
Keseriusan agar LPD lebih tertata rapi sekaligus menghindari masalah keuangan, digelar Focus Group Discussion 'Penguatan Peran dan Pendampingan Manajerial dan Tata Kelola LPD dalam Penerapan Sistem Akuntansi Modern', Rabu (5/10/2022).
FGD yang dilangsungkan di Gedung Akuntansi PNB di Jimbaran tersebut dihadiri Direktur Bisnis Non Kredit BPD Bali, I Nyoman Sumanaya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian PNB I Putu Mertha Astawa, serta perwakilan-perwakilan LPD seluruh kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Dies Natalies ke-35 PNB yang menjadi bagian dari Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai salah satu pilar dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Dies Natalies ke-35 PNB yang berbentuk serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi vokasi terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan langsung dirasakan manfaatnya," kata Nyoman Abdi.
Sementara itu Kabid Pembinaan Perekonomian Desa Adat Prov Bali, Ni luh Putu Seni Artini menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang cepat melakukan pemetaan dan memberikan solusi terhadap fenomena LPD bermasalah dengan mengubah penyertaan modal menjadi dana hibah ke desa adat.
Dana hibah ini dimaksudkan sebagai penguatan adat, seni dan budaya dan juga memperkuat peran sektor keuangannya yaitu LPD dengan menjadikanya sebagai dana pendampingan tata kelola sistem akuntansi yang baik dan PNB sebagai institusi akademik vokasi yang kredibel dan dipercaya untuk memberikan pendampingan tersebut.
"Jumlah keseluruhan LPD di Provinsi Bali tercatat 1.437 LPD yang layak diberikan pendampingan," kata I Nengah Karmayasa, Ketua Lembaga Pemberdayaan LPD.
Tentunya, menurut Karmayasa, dapat dipastikan Jurusan Akuntansi PNB memiliki modul penerapan yang baik dan tepat serta layak untuk melakukan pendampingan terkait sistem tata kelola pencatatan akuntansi untuk meminimalisir risiko kredit macet dan lain-lain.
Sebelumnya, Jumat (9/9/2022), juga telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BKS LPD dan Peradi Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) terkait pendampingan hukum yang juga penguatan peran kelembagaan LPD.
Komentar