Pemprov Dorong Penggunaan e-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Sekda Dewa Indra menyatakan Pemprov Bali terus mendorong penggunaan e-katalog terutama e-katalog lokal Bali dalam proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Bali.  “Untuk ke depannya bahkan kami terobsesi agar hanya pengadaan proyek berat saja yang dilelang, sisanya bisa melalui e-katalog,” ujar Sekda Dewa Indra dalam pembukaan Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TW III Tahun 2022, di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (5/10).

Sekda Dewa Indra menegaskan pula bahwa pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan e-katalog antara lain juga merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam prosesnya.

“Kita memiliki kepentingan yang sama untuk itu dan astungkara, selama ini kami tidak pernah mengalami ‘cacat’ dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bali, semuanya sesuai dengan ketentuan,” sebut Sekda Dewa Indra.

“Kami juga menggunakan aplikasi yang semua orang bisa lihat (prosesnya, Red) dan Inspektorat juga bisa akses. Kalau ada yang tidak beres langsung bisa dilaporkan,” imbuhnya lagi.

Mengenai pendapatan daerah, Sekda Dewa Indra juga mengungkapkan bahwa pihaknya selalu meng-update sistem yang akan semakin memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sekaligus makin menegaskan transparansi dalam pelayanan administrasi.

“Pelayanan samsat contohnya, sekarang sudah memungkinkan agar masyarakat tidak perlu ke samsat. Lewat handphone saja bisa. Lalu dibuka juga gerai samsat di berbagai tempat. Kami juga terus bangun aplikasi baru sehingga masyarakat sudah bisa memanfaatkan kemudahannya tanpa harus ke kantor samsat,” jelasnya.

Birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ini juga mengharapkan ke depannya terkait pelayanan samsat, semuanya bisa dijalankan secara elektronik, alias cashless.

“Sistem kami sudah memungkinkan untuk itu. Untuk perizinan juga sama, semuanya sudah e-perizinan. Pemprov Bali mendorong semua bentuk tata kelola birokrasi kami dan pelayanan lainnya untuk menuju kesana,” katanya.

“Terima kasih KPK membantu menguatkan upaya membangun tata kelola pemerintahan, dengan menjadi partner kami. Kita harus tetap bersinergi. Dukungan KPK sangat kuat dan kehadiran satgas di Bali bisa menguatkan upaya-upaya kami untuk itu,” ujar Sekda Dewa Indra mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsupgah Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Abdul Haris mengatakan Bali diharapkan mampu mengoptimalkan segala sumber daya lokal untuk memberikan pendapatan pada pemda.

“Bagaimana agar aset yang dipunyai bisa memberikan pendapatan pada Pemda. Ke depan kita sangat berharap pendapatan asli daerah untuk betul-betul mengoptimalkan sumber daya yang ada,” kata Haris. “(Tahun) 2023 kami harap sudah disertifikasi semua. Kalau ada kendala silahkan lapor ke kami, terkait dengan permasalahan aset,” ujar Abdul Haris.

Pun demikian dengan pengadaan barang dan jasa, Abdul Haris senada dengan Sekda Dewa Indra berharap agar daerah lebih mengoptimalkan penggunaan e-katalog nasional dan lokal.

“Kita arahnya sedikit sekali (pengadaan barang dan jasa, Red)  yang memakai sistem pelelangan. Termasuk yang sederhana, perbaikan jalan bisa nantinya dioptimalkan dengan swakelola. Tidak perlu nunggu jalan rusak dulu,” kata dia.  “Kita juga mendorong pemberdayaan di daerah agar pengusaha lokal bisa dimasukkan ke e-katalog lokal,” imbuhnya lagi.

Abdul Haris menekankan bahwa semuanya akan bermuara pada pencegahan tindak korupsi dalam tata kelola pemerintahan di daerah. “Kita berharap tidak ada lagi korupsi, di jajaran pemprov (Bali, Red). Hindari gratifikasi. Kami jujur sangat berharap ke depan agar Bali jadi model atau contoh daerah lain terutama di kawasan timur. Bali kita betul-betul harapkan kedepannya," pungkasnya.  

Turut hadir dalam kesempatan rapat monev, Asisten Bidang Perdata dan TUN Kejati Bali Denny Achmad, Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Andry Novijandri, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA), Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. *cr78