HKTI Usulkan Program Lues di Bali
Kondisi lahan pertanian di Bali semakin memprihatinkan.
DENPASAR, NusaBali
Jumlah subak terus menurun, bahkan lahan-lahan pertanian kini mulai banyak beralih fungsi. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali, berencana mengusulkan program Lembaga Usaha Ekonomi Subak (Lues) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Bali.
Berdasarkan data yang dihimpun HKTI, pada tahun 1993 jumlah subak di Bali mencapai 1.611 dengan dominasi di wilayah Gianyar sebanyak 478 subak. Kemudian di Tabanan 348 subak, Buleleng 296 subak, Karangasem 140 subak, Badung 113 subak, Jembrana 95 subak, Bangli 50 subak, Klungkung 46 subak, dan jumlah terendah di Denpasar hanya 45 subak saja.
“Jumlah ini kembali turun pada tahun 2011. Jika dilihat dari data Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Bali, tahun 2011 hanya tersalurkan pada 1.546 subak saja,” ungkap Ketua DPD HKTI Provinsi Bali, Nyoman Suparta, dalam acara gathering HUT ke-44 HKTI Bali di Denpasar, Kamis (27/4) malam.
Dia menyebut, salah satu pemicu alih fungsi lahan adalah peningkatan aksesbilitas akibat pembangunan perumahan dan industrialisasi. Dia tidak menampik, pembangunan adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun dia berharap, pembangunan ini bisa terkontrol dan memiliki zona yang jelas antara lahan yang boleh dibangun dan lahan yang harus dipertahankan untuk pertanian.
“Hal ini menjadi keprihatinan HKTI terhadap lahan sawah di Bali yang mulai banyak beralih fungsi. Ini jelas berpengaruh terhadap pertanian di Bali. Kalau tanam padi di lahan, kalau sekarang lahannya tidak ada, mau bagaimana,” katanya.
DPD HKTI Provinsi Bali, mengusulkan program Lembaga Usaha Ekonomi Subak Lues sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Bali. Tujuan program agar bisa mengembalikan gairah menjadi petani di Bali, termasuk bisa dijadikan solusi untul mengontrol alih fungsi lahan pertanian di Bali.
“Ide ini akan diusulkan ke pemerintah daerah (pemda) Provinsi Bali agar mendapatkan dukungan, khususnya dukungan dana. Sekarang alih fungsi lahan di seluruh Bali dan tempat terjadinya tidak jelas,” imbuhnya.
Dalam konsep Lues ini, HKTI ingin menambah unsur ekonomi dalam konsep membangun subak menjadi sosio agraris religius dan ekonomis. Artinya, petani diajak mengubah konsep pola pikirnya dari sosial menjadi pola pikir ke arah ekonomi. Mulai dari pengolahan tanah yang selama ini dilakukan buruh dan membutuhkan biaya, sekarang petani tinggal mengkoordinasikan dengan anggota subak untuk menyewa sapi atau traktor, sehingga pendapatan akan kembali ke anggota subak. Begitu juga saat menanam padi, dilakukan bersama oleh anggota subak sehingga lebih efektif dan efisien. *in
Berdasarkan data yang dihimpun HKTI, pada tahun 1993 jumlah subak di Bali mencapai 1.611 dengan dominasi di wilayah Gianyar sebanyak 478 subak. Kemudian di Tabanan 348 subak, Buleleng 296 subak, Karangasem 140 subak, Badung 113 subak, Jembrana 95 subak, Bangli 50 subak, Klungkung 46 subak, dan jumlah terendah di Denpasar hanya 45 subak saja.
“Jumlah ini kembali turun pada tahun 2011. Jika dilihat dari data Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Bali, tahun 2011 hanya tersalurkan pada 1.546 subak saja,” ungkap Ketua DPD HKTI Provinsi Bali, Nyoman Suparta, dalam acara gathering HUT ke-44 HKTI Bali di Denpasar, Kamis (27/4) malam.
Dia menyebut, salah satu pemicu alih fungsi lahan adalah peningkatan aksesbilitas akibat pembangunan perumahan dan industrialisasi. Dia tidak menampik, pembangunan adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun dia berharap, pembangunan ini bisa terkontrol dan memiliki zona yang jelas antara lahan yang boleh dibangun dan lahan yang harus dipertahankan untuk pertanian.
“Hal ini menjadi keprihatinan HKTI terhadap lahan sawah di Bali yang mulai banyak beralih fungsi. Ini jelas berpengaruh terhadap pertanian di Bali. Kalau tanam padi di lahan, kalau sekarang lahannya tidak ada, mau bagaimana,” katanya.
DPD HKTI Provinsi Bali, mengusulkan program Lembaga Usaha Ekonomi Subak Lues sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Bali. Tujuan program agar bisa mengembalikan gairah menjadi petani di Bali, termasuk bisa dijadikan solusi untul mengontrol alih fungsi lahan pertanian di Bali.
“Ide ini akan diusulkan ke pemerintah daerah (pemda) Provinsi Bali agar mendapatkan dukungan, khususnya dukungan dana. Sekarang alih fungsi lahan di seluruh Bali dan tempat terjadinya tidak jelas,” imbuhnya.
Dalam konsep Lues ini, HKTI ingin menambah unsur ekonomi dalam konsep membangun subak menjadi sosio agraris religius dan ekonomis. Artinya, petani diajak mengubah konsep pola pikirnya dari sosial menjadi pola pikir ke arah ekonomi. Mulai dari pengolahan tanah yang selama ini dilakukan buruh dan membutuhkan biaya, sekarang petani tinggal mengkoordinasikan dengan anggota subak untuk menyewa sapi atau traktor, sehingga pendapatan akan kembali ke anggota subak. Begitu juga saat menanam padi, dilakukan bersama oleh anggota subak sehingga lebih efektif dan efisien. *in
Komentar