Dewan Pertanyakan Realiasi Pengalihan Retribusi Parkir
Kesepakatan pengalihan pengelolaan retribusi parkir dari Perusda Jembrana ke Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (KKP) belum terealisasi.
NEGARA, NusaBali
Padahal pengalihan pengelolaan retribusi parkir telah disepakati pada sidang paripurna istimewa pada tahun 2016, sekitar 4 bulan lalu. Molornya pengalihan pengelolaan retribusi parkir menjadi sorotan dewan.
Juru bicara Fraksi Golkar, I Komang Dekritasa meminta eksekutif segera merealisasikan kesepakatan tersebut. Tujuannya agar Perusda Jembrana lebih mandiri. Pengalihan pengelolaan retribusi parkir juga diyakini mampu optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sudah empat bulan kesepakatan dibuat, Perusda masih kelola parkir, kami minta segera pengelolaannya dialihkan,” pinta Dekritasa saat bacakan pandangan umum Fraksi Golkar, belum lama ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Wardana berharap Perusda tidak hanya mengandalkan parkir untuk menambah PAD. Tetapi diharapkan lebih berusaha dengan sektor lainnya. “Parkir kami sepakati dikelola Dinas Perhubungan,” terang Wardana, Jumat (28/4). Terpisah, Wabup Jembrana Made Kembang Hartawan mengatakan sudah menindaklanjuti kesepakatan pengelolaan parkir dan dalam proses perumusan. Meliputi pengaturan bentuk unit pelaksana, tenaga pelaksana, dan sistem pengupahan.
Kepala Dinas PKP, Made Dwi Maharimbawa saat dikonfirmasi mengatakan, proses pengalihan pengelolaan retribusi parkir masih dalam kajian akedemis. Kajiannya mencangkup teknis keseleruhan sehingga tidak menutup kemungkinan akan terdapat perbedaan sistem dengan yang diterapkan Perusda. Seperti dalam pengupahan petugas parkir, tidak lagi menggunakan persentase. Tetapi para petugas parkir dimasukkan sebagai kontrak tenaga fungsional. * ode
Juru bicara Fraksi Golkar, I Komang Dekritasa meminta eksekutif segera merealisasikan kesepakatan tersebut. Tujuannya agar Perusda Jembrana lebih mandiri. Pengalihan pengelolaan retribusi parkir juga diyakini mampu optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sudah empat bulan kesepakatan dibuat, Perusda masih kelola parkir, kami minta segera pengelolaannya dialihkan,” pinta Dekritasa saat bacakan pandangan umum Fraksi Golkar, belum lama ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Wardana berharap Perusda tidak hanya mengandalkan parkir untuk menambah PAD. Tetapi diharapkan lebih berusaha dengan sektor lainnya. “Parkir kami sepakati dikelola Dinas Perhubungan,” terang Wardana, Jumat (28/4). Terpisah, Wabup Jembrana Made Kembang Hartawan mengatakan sudah menindaklanjuti kesepakatan pengelolaan parkir dan dalam proses perumusan. Meliputi pengaturan bentuk unit pelaksana, tenaga pelaksana, dan sistem pengupahan.
Kepala Dinas PKP, Made Dwi Maharimbawa saat dikonfirmasi mengatakan, proses pengalihan pengelolaan retribusi parkir masih dalam kajian akedemis. Kajiannya mencangkup teknis keseleruhan sehingga tidak menutup kemungkinan akan terdapat perbedaan sistem dengan yang diterapkan Perusda. Seperti dalam pengupahan petugas parkir, tidak lagi menggunakan persentase. Tetapi para petugas parkir dimasukkan sebagai kontrak tenaga fungsional. * ode
Komentar