Cairkan BSU BBM, Pj Bupati Targetkan Buleleng Miliki Satu Data Terpadu

Bantuan yang dananya dari APBD Buleleng ini diserahkan secara simbolis kepada penerima, di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Selasa (18/10) pagi. BSU BBM diberikan kepada sejumlah unsur masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Mereka yakni warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun belum mendapatkan program bantuan sosial. Para nelayan, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), sopir angkot, dan angkutan desa. Total 8.685 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan. Sebanyak 6.807 KPM miskin dari DTKS non program, 553 orang nelayan, 1.200 pelaku UKM, dan 125 sopir. Seluruh penerima bantuan sudah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas terkait melibatkan perbekel dan lurah. Setiap KPM menerima bantuan selama 3 bulan, Oktober - Desember, nilai Rp 150.000 per bulan.

Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, usai pencairan BSU itu, mengatakan bantuan tersebut wajib disiapkan oleh Pemkab Buleleng, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. BSU BBM ini disisihkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat yang digelontor untuk Pemkab Buleleng sebesar 2 persen atau Rp 4,6 miliar. Menurutnya, kenaikan harga BBM membuat biaya operasional usaha jadi naik karena berimbas kenaikan harga kebutuhan pokok dan penurunan daya beli. Selain itu, menambah beban di tengah perjuangan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Dia mengakui, dalam proses verifikasi dan validasi data  calon penerima bantuan di lapangan, ditemukan sejumlah calon penerima yang tidak memenuhi syarat.

Data tidak pernah valid. Setelah data calon penerima diinput, ada yang tidak sesuai karena masih berumur lima tahun, ada juga orangnya sudah meninggal, narapidana, berpenyakit gangguan mental, penerima tidak punya KTP. ‘’Ada juga yang jujur tidak mau terima bantuan karena merasa sudah tidak miskin lagi,” kata Lihadnyana.

Terkait dengan data seperti itu, dia berkeinginan untuk membuat satu data terpadu kesejahteraan sosial di Buleleng. Data ini akan menjadi dasar semua data dalam penyaluran program bantuan kesejahteraan sosial di Buleleng. Buleleng satu data ini, menurut Kepala BKPSDM Bali ini, memudahkan Pemkab Buleleng untuk menyusun anggaran dan penanganan yang lebih cepat.

“Ke depannya, Satu Data Buleleng ada di Dinas Sosial agar lebih efektif dan lebih pasti,” tegas pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Jelasnya, Pemkab Buleleng dalam mewujudkan Buleleng Satu Data ini melalui integritas perbekel dan lurah. Pimpinan di desa/kelurahan agar pemprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak menyisipkan unsur politik atau suka tidak suka.

Sementara itu, penerima BSU BBM Ketut Suparti asal Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, mengaku sangat senang ada bantuan dari pemerintah. Meskipun tidak banyak, lansia ini mengaku ada bekal untuk sekadar membeli beras dan berobat ke dokter. Sebab usaha dagangnya sudah bangkrut sejak Pandemi Covid-19 melanda. “Dulu, saya pedagang, tetapi saat Covid-19 modal habis. Ke dokter saja saya tidak bisa karena tidak punya uang dan KIS,” papar lansia 65 tahun ini. Hal senada diungkapkan nelayan Ketut Arnawa asal Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt. Kata dia, bantuan BSU BBM ini bisa sedikit membantu untuk membeli bahan bakar untuk melaut. Kenaikan harga BBM, menurutnya, sangat berpengaruh. Dia yang biasanya hanya perlu modal membeli BBM Rp 60.000 sekali melaut, kini tambah biaya lagi Rp 75.000. “Sejak BBM naik, saya jarang melaut. Kalaupun ada modal pakai beli BBM, BBM yang saya mau beli di SPBU sering kosong,” tutur Arnawa.*k23