Exco PSSI Tolak KLB
SURABAYA, NusaBali
PSSI, melalui anggota Komite Eksekutif (Exco) Ahmad Riyadh, menyatakan federasi menolak rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan soal rombak pengurus lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
Beberapa rekomendasi TGIPF antara lain PSSI harus menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua, hingga jajaran anggota Exco. Selain itu, TGIPF juga merekomendasikan Ketua Umum Mochamad Iriawan dan jajaran Exco untuk mengundurkan diri.
Untuk itu, PSSI tidak akan melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan TGIPF pada Jumat (14/10). Menurut Ahmad Riyadh, PSSI punya langkah sendiri yang akan ditempuh federasi.
"Pemerintah lewat Menpora Zainudin Amali sudah berbicara. KLB itu urusan antara PSSI dengan FIFA. Pemerintah tidak bisa ikut campur," kata Ahmad Riyadh kepada wartawan, Kamis (20/10).
"Tidak ada KLB. Tahun depan juga sudah KLB. Sesuai jadwalnya saja. Sebab yang berhak minta KLB adalah anggota kami (voters)," ujar Ahmad Riyadh, yang juga Ketua Asprov PSSI Jawa Timur.
Pernyataan Ahmad Riyadh mengacu ke ucapan Menpora Zainudin Amali sebelumnya yang menyebut pemerintah berhati-hati untuk tak ikut campur tangan. Salah-salah langkah, Indonesia bisa kena sanksi FIFA jika ada anggapan pemerintah mengintervensi PSSI.
Adapun KLB, persiapannya butuh waktu yang tidak sebentar. Setidaknya harus dibentuk Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) terlebih dulu sebelum menggelar KLB PSSI. Hal itu dinilai Ahmad Riyadh buang-buang waktu saja. KLB empat tahunan juga dipastikan akan digelar tahu depan seiring masa jabatan kepengurusan PSSI 2019-2023 berakhir. *
Untuk itu, PSSI tidak akan melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan TGIPF pada Jumat (14/10). Menurut Ahmad Riyadh, PSSI punya langkah sendiri yang akan ditempuh federasi.
"Pemerintah lewat Menpora Zainudin Amali sudah berbicara. KLB itu urusan antara PSSI dengan FIFA. Pemerintah tidak bisa ikut campur," kata Ahmad Riyadh kepada wartawan, Kamis (20/10).
"Tidak ada KLB. Tahun depan juga sudah KLB. Sesuai jadwalnya saja. Sebab yang berhak minta KLB adalah anggota kami (voters)," ujar Ahmad Riyadh, yang juga Ketua Asprov PSSI Jawa Timur.
Pernyataan Ahmad Riyadh mengacu ke ucapan Menpora Zainudin Amali sebelumnya yang menyebut pemerintah berhati-hati untuk tak ikut campur tangan. Salah-salah langkah, Indonesia bisa kena sanksi FIFA jika ada anggapan pemerintah mengintervensi PSSI.
Adapun KLB, persiapannya butuh waktu yang tidak sebentar. Setidaknya harus dibentuk Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) terlebih dulu sebelum menggelar KLB PSSI. Hal itu dinilai Ahmad Riyadh buang-buang waktu saja. KLB empat tahunan juga dipastikan akan digelar tahu depan seiring masa jabatan kepengurusan PSSI 2019-2023 berakhir. *
Komentar