Kemiskinan Ekstrem Dialami 10.132 KK Buleleng

Jumlah tersebut dirilis pemerintah pusat untuk segera dapat dituntaskan oleh pemerintah daerah. Warga dengan tingkat kemiskinan ekstrem adalah keluarga yang memiliki seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Mulai dari lanjut usia (lansia), tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis atau menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa, Kamis (20/10) mengatakan, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, diamanatkan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem ini wajib mendapatkan prioritas program kesejahteraan sosial. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dari program pemerintah kabupaten. Khusus di tingkat kabupaten, penanganan kemiskinan ekstrem bisa diintervensi dengan berbagai program lintas instansi.

“Program-program dari seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) nanti akan dikonversikan dan kemudian dievaluasi sejauh mana intervensinya terhadap masyarakat yang ada dalam data kemiskinan ekstrem itu. Harapannya semuanya sudah tersentuh program,” ucap Suyasa yang juga Wakil Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Buleleng.

Suyasa menjelaskan, sejauh ini, Pemkab Buleleng sudah melakukan intervensi melalui berbagai program di OPD. Mulai dari bantuan langsung tunai, hingga bantuan stimulan dan pemberdayaan seperti bantuan bibit tanaman dan ternak. Hanya saja menurutnya, untuk mengentaskan angka kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan dalam satu tahun.

“Angka ini tidak bisa dituntaskan dalam setahun. Perlu banyak program kegiatan pemberdayaan dan bantuan langsung secara berkelanjutan yang harus kita lakukan,” tegas Suyasa. *k23