Asosiasi Pedagang Pasar Dukung Pemerintah Kelola 11 Bapok
JAKARTA, NusaBali
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono mendukung penuh langkah pemerintah yang akan menguasai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran 11 bahan pangan pokok (bapok) demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga, dan masalah lainnya.
“Karena ini merupakan aspirasi yang selalu kami sampaikan ke pemerintah. Dan akhirnya sekarang aspirasi itu diwujudkan Presiden Jokowi,” kata Sudaryono lewat keterangannya di Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Menurut Sudaryono, langkah yang dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka mengantisipasi krisis pangan ini sangat tepat. Sebab dengan langkah ini diyakini masalah yang berkaitan dengan pangan akan teratasi.
“Misalnya soal stok pangan akan tercatat dan tersedia dengan baik. Jika stok tersedia dengan baik, maka kita akan melewati krisis dengan mulus,” ucap Sudaryono.
Dengan stok pangan yang baik, kata Sudaryono, tentunya akan berpengaruh terhadap kestabilan harga di pasar pada momen tertentu, seperti hari raya keagamaan.
“Dengan harga yang stabil tentu masyarakat akan senang, kemudian pedagang pasar juga senang. Pada akhirnya roda perekonomian berputar dengan baik,” imbuhnya.
Untuk itu, tentunya APPSI mengapresiasi langkah Presiden Jokowi ini yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Dalam beleid yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2022 tersebut, 11 bahan pangan yang dimaksud adalah Beras, Jagung, Kedelai, Bawang, Cabai, Daging Unggas, Telur Unggas, Daging Ruminansia, Gula konsumsi, Minyak Goreng, dan Ikan.
Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung, dan kedelai.
Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah.
Mengenai jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dilakukan, hal itu akan ditetapkan kepala badan yang bertanggung jawab berdasar hasil rapat koordinasi menteri dan lembaga terkait dengan mempertimbangkan beberapa faktor.
Pertama yakni produksi pangan pokok tertentu secara nasional. Kemudian, penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan, pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen, pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional, dan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. *ant
Komentar