BKSAP DPR RI Dorong Pemerataan Kesehatan dalam SDGs
Supadma Rudana: Penghapusan Ketimpangan Kesehatan di Asia Pasifik Harus Prioritas
Putu Supadma Rudana
Supadma Rudana
BKSAP DPR RI
Kesehatan
Agenda Pembangunan Berkelanjutan
ICESCR
Jaminan Kesehatan Nasional
JAKARTA, NusaBali.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan penghapusan ketimpangan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik harus menjadi prioritas. Selain itu, target pemerataan kesehatan juga perlu aspek keuangan yang memadai.
Menurut dia, hak untuk menikmati standar kesehatan telah disebutkan dalam instrumen hak asasi manusia pada level internasional, termasuk Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia.
"Saya harus menggarisbawahi tanpa penduduk dan warga negara yang sehat, kita tidak akan mampu pembangunan sosial-ekonomi yang lebih maju. Saya percaya upaya mengurangi dan menghapus ketimpangan kesehatan harus menjadi agenda prioritas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik," kata Supadma Rudana, dalam keterangannya, Selasa (1/11/2022).
Memang, kata Supadma Rudana, target pemerataan kesehatan seperti yang ditetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 membutuhkan sumber daya yang kuat termasuk dari aspek keuangan yang memadai.
"Meskipun demikian, Covid-19 telah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa parlemen harus memiliki kemauan politik dan komitmen yang kuat dalam mengatasi berbagai hambatan kesehatan," jelas Anggota Komisi VI ini.
Di tingkat nasional, Supadma Rudana yang merupakan Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini percaya bahwa harus lebih intens memobilisasi sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk mencapai pemerataan kesehatan di negara masing-masing.
Di sisi lain, lanjut dia, setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda dalam meningkatkan sistem kesehatannya, termasuk infrastruktur, pendanaan, hingga sumber daya manusia. Tentunya, kondisi tersebut dapat mempengaruhi akses individu ke layanan kesehatan primer.
"Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama di kawasan Asia-Pasifik, termasuk dalam hal perdagangan, investasi serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan," jelas Supadma Rudana yang telah berbicara tentang pemerataan kesehatan dalam pertemuan tahunan ke-30 Parlemen Asia Pacific di Bangkok, Thailand dari tanggal 26 sampai 29 Oktober 2022.
Apalagi, kata dia, Indonesia akan terus mengadvokasi implementasi Financial Intermediary Fund atau Dana Perantara Keuangan (FIF) global, yaitu berupa mekanisme pembiayaan multilateral yang didedikasikan dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan responsivitas (PPR) pandemi.
"Dalam mendukung penanggulangan penyakit atau upaya pencegahan penyakit di Indonesia, Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga telah dilaksanakan sejak lama. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan," ucapnya.
Dalam meningkatkan sistem kesehatan, Supadma Rudana menjelaskan, Indonesia terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan yang komprehensif melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan.
"Hingga saat ini, perlindungan ini telah mencapai lebih dari 226 juta peserta atau 84 persen dari total penduduk Indonesia," ujar politisi asal Desa Peliatan, Ubud, Gianyar ini. *nat
Komentar