Dapat Rekomendasi, SGB Langsung Deklarasi

DENPASAR, NusaBali
Rekomendasi Calon Gubernur Partai Golkar I Ketut Sudikerta yang akan diserahkan DPP pada 15 Mei 2017 mendatang bakal diserta deklarasi, sekaligus penyerahan rekomendasi Ketut Sudikerta sebagai Cagub Bali 2018. Deklarasi Sudikerta Gubernur Bali (SGB) bakal menghadirkan unsur DPD II se–Bali dan mengundang Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pilgub Bali Partai Golkar I Gusti Putu Wijaya, mengatakan, rekomendasi Cagub Sudikerta direncanakan digelar di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Lapangan Puputan Margarana, kawasan Niti Mandala, Denpasar. “Deklarasi sekaligus penyerahan rekomendasi Cagub Sudikerta,” ujar Wijaya di Denpasar, Sabtu (6/5).

Wijaya menambahkan pada deklarasi itu, para Ketua DPD II Golkar se–Bali bakal diundang. Selain itu unsur DPP Golkar juga diundang. Termasuk anggota Fraksi Golkar DPR RI, Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali, dan anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten dan Kota. “Untuk DPP termasuk Ketua Umum Pak Setya Novanto direncanakan hadir. Mudah-mudahan beliau tidak ada halangan,” tegas politisi senior Golkar yang mantan anggota DPR RI dua periode ini.

Apakah ada show of force pengerahan massa dan undang partai koalisi? Wijaya menyebutkan tidak ada pengerahan massa. Supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. “Acaranya deklarasi, tidak mengerahkan massa besar-besaran. Yang diundang jajaran kader tingkat DPD II dan DPD I serta DPP. Ini sifatnya deklarasi cagub. Belum cagub–cawagub,” ungkap Wijaya.

Mantan Ketua Harian DPD I Golkar Bali ini menyebutkan dalam Pilgub Bali 2018 mendatang Partai Golkar baru mendeklarasikan SGB secara internal. Belum memutuskan sebuah koalisi. “Kalau koalisi besar kan memang masih penjajakan dan komunikasi. Rencananya memang Koalisi Bali Mandara (KBM). Tetapi kami masih cair komunikasinya dengan partai-partai yang dulu pernah diajak mengusung Pak Sudikerta di Pilgub Bali 2013 lalu,” tutur Wijaya.

Sementara persiapan Pilgub Bali 2018 mendatang, DPD I Golkar Bali menggelar rapat internal, Sabtu kemarin. Rapat melibatkan pengurus harian. Menurut Wijaya rapat membahas agenda partai, mulai verifikasi partai politik dan termasuk agenda deklarasi SGB di Lapangan Puputan Margarana kawasan Niti Mandala. “Hari ini (kemarin) kami bahas deklarasinya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” tegas Wijaya.

Soal adanya usulan penjaringan kandidat Cagub-Cawagub seperti yang disampaikan sejumlah kader elite Golkar Bali yang duduk di DPP Golkar, seperti Korwil Bali DPP Golkar I Wayan Geredeg dan Dewan Pakar DPP Golkar I Gede Sumarjaya Linggih (Demer) saat kedatangan Setya Novanto ke Bali, 30 April 2017 lalu, menurut Wijaya tidak ada kaitan dengan rekomendasi Cagub.

“Orang proses sudah selesai, penjaringan apalagi? Rakerda sudah putuskan SGB yang diusung. Bahkan Ketua DPD II Golkar se–Bali sudah putuskan usung SGB,” tandas Wijaya.

Ketua DPD I Golkar Bali I Ketut Sudikerta secara terpisah, Sabtu kemarin, mengatakan hasil komunikasi dirinya dengan Setya Novanto, rekomendasi Cagub buat Sudikerta akan diserahkan DPP pada 15 Mei 2017 mendatang. “Penyerahannya dilakukan DPP langsung kepada pengurus DPD I Golkar Bali. Hari baiknya kan 15 Mei, DPP yang memutuskan dan mengatur agendanya,” tegas Sudikerta.

Sementara itu rekan koalisi Partai Golkar ketika Pilgub Bali 2013 belum bersikap. Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta yang memimpin Tim Kampanye KBM yang mengusung Mangku Pastika–Sudikerta di Pilgub Bali 2013 lalu mengatakan belum ada keputusan koalisi secara permanen untuk Pilgub Bali 2018.

”Demokrat masih melakukan survei internal untuk menguji elektabilitas para tokoh, para kandidat yang berpeluang maju di Pilgub Bali. Jadi kalau komunikasi politik itu baru akan kami matangkan ketika survei Demokrat sudah selesai,” kata Mudarta.

Mudarta menyatakan, Demokrat berpeluang koalisi dengan partai politik manapun ketika Pilgub Bali 2018 nanti. “Selain dinamika politik yang masih begitu cair, Demokrat memang harus berkoalisi karena tidak bisa mengusung calon secara mandiri. Kami memiliki 8 kursi DPRD Bali (14,54 persen). Sementara syarat minimal adalah 20 persen kursi DPRD Bali hasil Pileg 2014. Jadi perlu rekan koalisi untuk bisa mengusung calon,” ucap Mudarta. * nat