Sekda Alit Wiradana Minta OPD Percepat Serapan Anggaran

Hal ini untuk memastikan program prioritas yang telah ditetapkan berjalan dengan baik. Hal itu terungkap saat rapat koordinasi dan evaluasi memantapkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar Utara, Senin (7/11). Rapat dihadiri Asisten III Setda Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadi dan seluruh pimpinan OPD Pemkot Denpasar, serta direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Denpasar.

Beberapa hal menjadi pembahasan utama dalam rakor kali ini, mulai dari laporan penanganan dan perkembangan Covid-19 dan vaksinasi, pemanfaatan e-katalog, hingga paparan progres realisasi fisik dan keuangan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Dalam arahannya Sekda Alit Wiradana mengatakan, secara umum capaian realisasi anggaran di seluruh OPD telah berjalan baik. Namun demikian, optimalisasi realisasi anggaran harus terus dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Secara umum realisasi atau serapan anggaran 2022 sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa OPD yang serapannya masih rendah, sehingga sisa waktu dua bulan ini agar dimaksimalkan dengan baik," kata Sekda Alit Wiradana.

Dia meminta kepada OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 60 persen agar segera merealisasikan rencana yang telah disusun.

“Kita harus optimalkan anggaran sesuai yang telah dirancang. Untuk merealisasikan masih ada waktu dua bulan lagi, dan yang terpenting dalam realisasi anggaran diharapkan melalui e-katalog. Dalam belanja modal agar  memperhatikan tingkat komponen dalam  negeri (TKDN),” tandas Sekda Alit Wiradana.

Sekda Alit Wiradana mengatakan meskipun dalam masa pandemi seperti sekarang, pihaknya mengajak OPD tetap semangat di dalam merealisasikan anggaran, sehingga kemanfaatannya bisa maksimal dan bisa dirasakan masyarakat. “Kita berada dalam kondisi tidak normal. Apapun permasalahan yang ada mari kita koordinasikan dan selesaikan bersama, agar akselerasi percepatan realisasi anggaran bisa lebih tinggi dan maksimal dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Denpasar Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, mengatakan pembangunan dan perkembangan e-katalog lokal, sampai saat ini telah dilakukan penelaahan terhadap 2 etalase yang dilanjutkan dengan forum grup discussion dengan para pelaku usaha bekerja sama dengan Pemprov Bali. Serta rakor dengan perangkat daerah terkait di lingkungan pemkot.

“Ke depan kami akan melakukan review/penelitian yang lebih mendalam dengan mewajibkan pencantuman komitmen PPK terhadap target persentase TKDN yang akan diwajibkan kepada calon penyedia yang akan mengikuti paket tender. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan produk dalam negeri,” ucapnya.

Untuk pengendalian penggunaan produk import pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan tim P3DN. Bagi perangkat daerah yang akan mengadakan pengadaan barang/jasa melalui penggunaan produk import wajib mendapatkan rekomendasi dari tim P3DN. *mis