Kembangkan Transportasi Publik Terintegrasi, Bali Perlu Belajar dari Jakarta

Hal itu terungkap pada acara Sustainable Transportation Forum (STF) 2022 di Bali. Provinsi Bali yang sedang mengembangkan sistem transportasi massal perlu belajar dari DKI Jakarta. Jakarta diketahui memiliki JakLingko sebagai sistem transportasi terintegrasi dan terpadu yang sedang dikembangkannya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Anthon R Parura, menyampaikan JakLingko merupakan sistem transportasi terintegrasi mencakup rute, manajemen, maupun pembayarannya. "Itu prinsip dari JakLingko. Nah, kalau itu semua jalan, kita harapkan orang terdorong untuk menggunakan angkutan umum," ujar Anthon kepada NusaBali di sela-sela kegiatan press tour awak media bersama Sekretariat DPRD Provinsi Bali di DKI Jakarta, Rabu (9/11).

Anthon mengatakan, pengembangan transportasi massal dengan sistem terintegrasi dan terpadu diyakini lebih efektif mengurangi kemacetan dibanding dengan pembangunan sarana prasarana jalan raya.

Transportasi massal dengan sistem terintegrasi dan terpadu dimulai dari penyediaan fasilitas yang baik untuk pejalanan kaki, meliputi pembangunan fasilitas pedestrian. Berikutnya membangun angkutan umum, meliputi MRT (moda raya terpadu atau mass rapid transit), LRT (light rail transit), dan lainnya dengan catatan feeder service (kendaraan pengumpan) juga disiapkan, dapat berupa mikrotrans (digratiskan) termasuk sepeda.

“Fasilitas kendaraan pribadi juga tentunya masih diperhatikan, namun diterapkan sistem disinsentif. Warga yang menggunakan kendaraan pribadi dikenakan berbagai aturan tambahan sehingga diharapkan mengurangi keinginan warga menggunakan kendaraan pribadinya,” ujar Anthon.

Dijelaskan Anthon, disinsentif yang telah dan akan diprogramkan DKI Jakarta yakni, sistem 3 in 1, sistem ganjil genap, sistem ERP (electronic road pricing), dan penerapan biaya parkir tinggi pada zona tertentu yang padat kendaraan pribadi.  "Kami juga melakukan integrasi saat ini, antarangkutan umum. Target kami pada akhir tahun 2022, 95 persen wilayah Jakarta 95 persen dicover layanan angkutan umum," ujar Anthon.

Dari sisi pembayaran layanan transportasi massal juga terus dikembangkan Pemprov DKI Jakarta, agar semakin terintegrasi dan terdigitalisasi. Salah satunya dengan sistem pembayaran paket, sehingga mempermudah dan menghemat masyarakat pengguna. "Menaiki tiga moda, TransJakarta, LRT, dan MRT, maksimal bayarnya cuma Rp 10 ribu, sehingga lebih murah dan mendorong orang menggunakan angkutan umum," sebut Anthon.

Menanggapi rencana akan dibangunnya LRT di Bali dimulai rute dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban hingga Kawasan Seminyak, Kecamatan Kuta Badung, Anthon menuturkan faktor kebutuhan atau permintaan pasar jadi salah satu hal yang harus diketahui sebelum proyek pembangunan dijalankan.

Untuk kota-kota seperti Denpasar dan sekitarnya, LRT, kata Anthon, bisa menjadi tulang punggung transportasi. Tetapi untuk berproses menuju sebagai tulang punggung transportasi, menurut Anthon, butuh waktu yang tidak pendek, butuh sosialisasi dan dilakukan disinsentif kendaraan pribadi supaya warga terdorong menggunakan kendaraan umum.

Sementara itu, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama selaku Kabag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Bali menyampaikan, Bali dan DKI Jakarta memiliki persoalan yang tidak jauh berbeda, yakni soal mengurai kemacetan. Karena itu Bali perlu belajar dari DKI Jakarta yang sudah lebih baik menerapkan sistem transportasi massal yang terintegrasi dan terpadu.  "Mindset kita adalah merubah transportasi pribadi menjadi transportasi umum," kata Agung Wikrama. *cr78.