Sambut Hari Fintech Nasional 11.11, Strategi Majukan Industri Fintech Dibahas di Bali

MANGUPURA, NusaBali.com - Setelah dua kali berturut-turut dilaksanakan secara virtual karena pandemi Covid-19, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kembali menggelar 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) secara hybrid (luring dan daring), 10-11 November 2022.

IFS yang dilaksanakan di Padma Resort Legian Bali mengusung tema ‘Moving Forward Together: The Role of Digital Finance and Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability’.

Bertepatan dengan momentum Presidensi G20 dan B20 Summit 2022, topik pembahasan lebih ditekankan mengenai daya tahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga stabilitas keuangan.

Diawali dengan pembukaan acara 4th IFS 2022, Kamis (10/11/2022), selama satu bulan ke depan, akan ada beragam kegiatan literasi dan edukasi yang dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat Indonesia dan global secara daring melalui www.fintechsummit.co.id dengan menghadirkan webinar, rangkaian program promosi serta insentif untuk menggunakan fintech dari lebih dari 70 penyelenggara fintech, dan kesempatan mengakses lebih dari 180 lowongan pekerjaan di industri fintech.

Kemudian, Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 akan diakhiri dengan BFN Expo dan closing ceremony yang dapat diikuti oleh masyarakat umum secara luring di Yogyakarta pada 11–12 Desember 2022.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan 4th Indonesia Financial Summit dan Bulan Fintech Nasional 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, komitmen AFTECH dalam menggelar Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional dengan melibatkan banyak pihak setiap tahunnya secara rutin menjadi langkah awal dalam mengembangkan ekosistem digital di Tanah Air.

Menurutnya, sinergi antar pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri fintech mendorong kemajuan dalam digitalisasi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Penguatan sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital tentunya merupakan arahan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pemulihan ekonomi nasional demi Indonesia maju. Maka darinya, kegiatan ini perlu diapresiasi dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ” kata Luhut.

Luhut pun optimistis ekonomi digital di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik dengan perkiraan mencapai USD 124 miliar sampai USD 146 miliar pada 2025 karena adanya dorongan akselerasi perkembangan ekonomi digital dengan berbagai inovasi yang dilakukan.

Oleh karenanya, Luhut merasa bahwa sebanyak 74.000 desa di Indonesia juga dapat berpotensi dijangkau oleh fintech sehingga layanan keuangan digital juga semakin dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, menilai bahwa nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi mencapai lebih dari USD 330 miliar pada 2030.

Menurut Mahendra, untuk mencapai angka tersebut, pemerintah bersama BI dan OJK terus melakukan koordinasi untuk memastikan kebijakan dan layanan kepada perusahaan untuk untuk dapat mendukung pencapaian target tersebut.

“Hal terbaik yang sekiranya dapat dilakukan regulator adalah mempromosikan layanan inovasi digital dan mengurangi potensi risiko yang sekiranya dapat muncul. Apalagi, saat ini ekonomi digital domestik bernilai lebih dari USD 70 miliar, di mana itu adalah yang tertinggi di ASEAN. Dengan demikian, Indonesia akhirnya dapat menjadi tongkat yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi regional di ASEAN,” kata Mahendra.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono menyampaikan bahwa transformasi digital perbankan terus berlanjut, ditunjukkan dengan transaksi kanal pembayaran digital perbankan yang tumbuh sebesar 26,44% (year on year).

"Perbankan dan fintech perlu berkolaborasi dan berkompetisi untuk meningkatkan kualitas layanan. Ke depan, akselerasi transaksi digital memerlukan infrastruktur yang cepat, efisien dan aman.

“Untuk mengoptimalkan hal tersebut, BI melangkah bersama transformasi digital bagi pemulihan ekonomi melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 guna menciptakan ekosistem pembayaran digital yang sehat.

“Kita percaya bahwa digitalisasi dapat mentransformasikan masa depan yang lebih baik melalui sinergi regulator dan industri untuk menghadapi tantangan sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Deputi Gubernur Doni.

Inovasi dan sinergi dalam kebijakan ekonomi serta layanan keuangan digital tidak hanya dibutuhkan di level nasional, tapi juga kontribusi dari berbagai pihak secara regional.

Bali sebagai lokasi perhelatan 4th Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional 2022 merupakan pulau dengan banyak potensi, termasuk perkembangan fintech yang juga menjanjikan di segala sektor di Bali.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (Karo PBJ) dan Perekonomian Setda Provinsi Bali I Ketut Adiarsa menyampaikan pidato Gubernur Bali Wayan Koster yang menyambut baik penyelenggaraan kegiatan rutin dari AFTECH terkait industry fintech.

Koster memberikan contoh bahwa keberhasilan para pelaku usaha tradisional dalam melakukan ekspansi bisnis berkat adanya dukungan dari teknologi digital dan fintech.

“Adopsi teknologi digital, termasuk pemanfaatan fintech oleh para pelaku bisnis saat ini telah menjadi bagian dari ‘denyut nadi’ perekonomian di Bali. Oleh karenanya, dari kegiatan ini, kami sangat berharap dapat terjalinnya komitmen dan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan untuk memajukan industri fintech yang memberikan dampak bagi Indonesia serta terciptanya kemajuan inovasi keuangan digital, khususnya bagi pelaku UMKM,” ujar Koster.

Di sela-sela rangkaian 4th Indonesia Fintech Summit, Ketua Umum AFTECH Pandu Patria Sjahrir, mengatakan bahwa 4 th Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional 2022 bertujuan untuk mendukung upaya kolaboratif dalam mencapai keseimbangan antara inovasi, pertumbuhan, serta tata kelola keuangan digital dan fintech yang baik, juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Dalam mencapai tujuan tersebut, inklusi keuangan menjadi salah satu hal yang harus didorong. Selain itu, regulasi yang kondusif juga menjadi kunci pengembangan industri fintech yang berkelanjutan.

“Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, baik pemerintah, asosiasi, pelaku industri, serta masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin solid, kami percaya perekonomian masyarakat akan kembali pulih, bahkan dampak positifnya akan dirasakan dalam jangka panjang,” kata Pandu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

(AFPI) Adrian Gunadi menyebutkan hingga saat ini pembiayaan kepada UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah terkait data.

“Kita selalu menyebutkan adanya 65 juta UMKM di Indonesia. Pertanyaan saya, dan kami sudah melakukan validasi, apakah data tersebut masih relevan?” ujar Adrian.

Adrian memaparkan, berdasarkan sebuah riset yang dilakukan bersama dengan salah satu lembaga riset, demografi UMKM di Indonesia sudah sangat jauh berubah seiring dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini.

Jika dilihat lebih dalam, sektor UMKM saat ini terbagi ke dalam empat subsegmen di mana terdapat pemain-pemain baru yang dulu belum ada sebelumnya, seperti konten kreator YouTube, pelaku digital advertising dan lain-lain. Pemahaman akan jenis bisnis UMKM yang ada ini sangat penting untuk memetakan sejumlah hal dalam upaya pendanaan.

“Jadi, sebenarnya tantangan terbesar bagi kami selaku penyedia pendanaan bagi UMKM, yakni dimana dan bagaimana kami harus memulai, bagaimana kami harus melakukan penskalaan, bagaimana kami bisa menjaga risiko yang ada guna memastikan industri fintech lending bisa terus bertumbuh tetapi juga bisa memiliki portofolio yang bagus,” pungkasnya.

Rangkaian 4th IFS masih akan berlangsung pada Jumat (11/11/2022) dan dapat disimak secara daring melalui www.fintechsummit.co.id.

Pada hari kedua, 4th Indonesia Fintech Summit akan menghadirkan diskusi yang tidak kalah menarik, di antaranya mendiskusikan bagaimana peran fintech dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional, pentingnya tata kelola yang baik dalam memperkuat ekosistem keuangan digital, pentingnya regulasi yang kondusif untuk memperkuat ekosistem keuangan digital Tanah Air, serta topik lainnya.