14 KK Biluk Poh Kangin Tolak Relokasi
NEGARA, NusaBali
Sebanyak 14 kepala keluarga (KK) korban banjir bandang Sungai Biluk Poh di wilayah Lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, menolak rencana relokasi tempat tinggal yang ditawarkan pemerintah.
Namun di sisi lain, ada sebanyak 26 KK korban banjir di lingkungan setempat yang telah menyatakan setuju direlokasi.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Lingkungan (Kaling) I Komang Swabawa, saat sempat ditemui NusaBali di Posko Pengungsian Warga Biluk Poh Kangin, di Balai Tempek V, Lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Minggu (13/11).
"Sebelumya kita sudah lakukan pendataan secara door to door. Nah dari 40 KK yang kita data, ada 14 KK yang menolak relokasi dan memilih agar bisa dapat bantuan stimulan (bantuan perbaikan rumah). Sisanya setuju," ujar Swabawa.
Menurut Swabawa, sebanyak 40 KK yang didata itu, di antaranya adalah warga yang bangunan rumah atau tempat usahanya hilang maupun rusak berat. Di samping itu, juga mencakup pendataan terhadap warga yang tinggal dekat pinggir Sungai Biluk Poh atau masuk ketegori 'zona merah'.
Secara rinci, 26 KK yang telah setuju direlokasi itu, di antaranya terdiri dari 21 KK dengan keterangan korban yang rumahnya hilang ataupun rusak berat. Kemudian 5 KK lainya yang menyatakan setuju relokasi, masuk dengan keterangan rusak ringan, namun berada di 'zona merah'.
Sementara 14 KK yang menolak direlokasi, seluruhnya dengan keterangan korban yang rumahnya rusak berat. Dari 14 KK yang menolak reloaksi itu, kata Swabawa, sebenarnya ada sekitar 5 KK yang masuk kategori berada di zona merah. Namun mereka menolak direlokasi karena pertimbangan memiliki merajan gede.
"Karena pertimbangan memiliki merajan gede, mereka lebih memilih bertahan. Apalagi bangunan merajan mereka kebetulan masih selamat. Selain pertimbangan tempat suci (merajan), ada juga yang punya bangunan rumah cukup besar. Merasa tidak sebanding dengan bantuan bangunan rumah di tempat relokasi," ujar Swabawa.
Menurut Swabawa, untuk hasil pendataan berkenaan rencana relokasi warganya itu, sudah diserahkan ke pihak Pemkab. Rencanaya, dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana akan segera turun memastikan titik rumah warga yang masuk prioritas untuk bantuan relokasi.
"Kalau data mana yang menjadi prioritas bantuan relokasi, kita belum dapat data resmi dari pemerintah. Tetapi kita sudah data secara umum, siapa yang setuju relokasi dan siapa yang berharap bantuan stimulan," ucap Swabawa.
Untuk diketahui, saat ini diketahui sudah tidak ada lagi warga yang menempati Posko Pengungsian Warga Biluk Poh Kangin, di Balai Tempek V, Lingkungan Biluk Poh Kangin. Beberapa warga yang rumahnya hilang ataupun rusak berat, telah memutuskan mengungsi ke rumah keluarga ataupun kerabat mereka.
Begitu juga Dapur Umum di Posko Pengungsian Warga Biluk Poh Kangin ini, sudah dicabut sejak tanggal 30 Oktober lalu. Namun Posko Pengungsian ini sementara masih didirikan sebagai tempat penerimaan donasi atau sumbangan.
"Sekarang sudah tidak ada lagi yang mengungsi di sini. Tetapi mereka mengungsi ke rumah saudara dan kerabatnya. Kebetulan yang mengungsi itu, sebelumya sudah ada yang menbantu kompor dan sembako sehingga sudah bisa memasak sendiri-sendiri. Makanya dapur umum juga dihentikan," pungkas Swabawa. *ode
"Sebelumya kita sudah lakukan pendataan secara door to door. Nah dari 40 KK yang kita data, ada 14 KK yang menolak relokasi dan memilih agar bisa dapat bantuan stimulan (bantuan perbaikan rumah). Sisanya setuju," ujar Swabawa.
Menurut Swabawa, sebanyak 40 KK yang didata itu, di antaranya adalah warga yang bangunan rumah atau tempat usahanya hilang maupun rusak berat. Di samping itu, juga mencakup pendataan terhadap warga yang tinggal dekat pinggir Sungai Biluk Poh atau masuk ketegori 'zona merah'.
Secara rinci, 26 KK yang telah setuju direlokasi itu, di antaranya terdiri dari 21 KK dengan keterangan korban yang rumahnya hilang ataupun rusak berat. Kemudian 5 KK lainya yang menyatakan setuju relokasi, masuk dengan keterangan rusak ringan, namun berada di 'zona merah'.
Sementara 14 KK yang menolak direlokasi, seluruhnya dengan keterangan korban yang rumahnya rusak berat. Dari 14 KK yang menolak reloaksi itu, kata Swabawa, sebenarnya ada sekitar 5 KK yang masuk kategori berada di zona merah. Namun mereka menolak direlokasi karena pertimbangan memiliki merajan gede.
"Karena pertimbangan memiliki merajan gede, mereka lebih memilih bertahan. Apalagi bangunan merajan mereka kebetulan masih selamat. Selain pertimbangan tempat suci (merajan), ada juga yang punya bangunan rumah cukup besar. Merasa tidak sebanding dengan bantuan bangunan rumah di tempat relokasi," ujar Swabawa.
Menurut Swabawa, untuk hasil pendataan berkenaan rencana relokasi warganya itu, sudah diserahkan ke pihak Pemkab. Rencanaya, dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana akan segera turun memastikan titik rumah warga yang masuk prioritas untuk bantuan relokasi.
"Kalau data mana yang menjadi prioritas bantuan relokasi, kita belum dapat data resmi dari pemerintah. Tetapi kita sudah data secara umum, siapa yang setuju relokasi dan siapa yang berharap bantuan stimulan," ucap Swabawa.
Untuk diketahui, saat ini diketahui sudah tidak ada lagi warga yang menempati Posko Pengungsian Warga Biluk Poh Kangin, di Balai Tempek V, Lingkungan Biluk Poh Kangin. Beberapa warga yang rumahnya hilang ataupun rusak berat, telah memutuskan mengungsi ke rumah keluarga ataupun kerabat mereka.
Begitu juga Dapur Umum di Posko Pengungsian Warga Biluk Poh Kangin ini, sudah dicabut sejak tanggal 30 Oktober lalu. Namun Posko Pengungsian ini sementara masih didirikan sebagai tempat penerimaan donasi atau sumbangan.
"Sekarang sudah tidak ada lagi yang mengungsi di sini. Tetapi mereka mengungsi ke rumah saudara dan kerabatnya. Kebetulan yang mengungsi itu, sebelumya sudah ada yang menbantu kompor dan sembako sehingga sudah bisa memasak sendiri-sendiri. Makanya dapur umum juga dihentikan," pungkas Swabawa. *ode
Komentar