Dinas PUTR Dituntut Pacu Pembangunan Fisik
SINGARAJA, NusaBali
Komisi II DPRD Buleleng meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng menggenjot realisasi pembangunan fisik yang sedang berjalan di tahun anggaran 2022 ini.
Progres pengerjaan dinilai harus dilakukan lebih cepat, karena sisa waktu hingga akhir tahun sudah sangat mepet. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa saat menggelar rapat pembahasan rencana kerja Komisi II dengan instansi terkait di ruang rapat Komisi II, Jumat (18/11) kemarin. Hasil evaluasi yang dilakukan Komisi II dan instansi terkait menurut Mangku Budiasa, secara umum sudah berjalan cukup baik. Seperti program di Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta). Namun Mangku Budiasa masih menyoroti program di Dinas PUTR, khususnya pada realisasi pembangunan fisik yang menjelang akhir tahun masih di angka 50 persen.
“Di PUTR kami beri catatan karena beberapa kegiatan fisik perlu penanganan lebih serius. Sebab baru terealisasi 50 persen. Ini harus diseriusi,” ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini.
Dia pun meminta kepada Dinas PUTR untuk lebih intens lagi melakukan pengawasan terhadap kontraktor yang sedang mengerjakan proyek-proyek fisik yang sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Buleleng. Harapannya, saat akhir tahun anggaran tidak ada proyek mandeg dan proyek yang tidak selesai tepat waktu.
Selain itu dalam penyusunan rencana di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tahun 2023, akan mengalami beberapa kendala. Terutama di Dinas PUTR. Politisi asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng ini mengatakan, di tahun 2023 mendatang Pemerintah Pusat menghapuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Kebijakan pemerintah pusat ini menurutnya akan menambah beban APBD Buleleng. Sebab jalan dan jembatan di Buleleng memerlukan biaya perbaikan rutin setiap tahunnya. “Perlu ada pencermatan bagaimana mensiasati program agar tidak mandek ke depannya,” imbuh Mangku Budiasa. *k23
Komentar