RUU Propinsi Bali Jadi Inisiatif DPR

Anggota Komisi II DPR RI dapil Bali, membidangi pemerintah daerah, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi menyebutkan, saat ini tinggal kekuatan elemen masyarakat Bali mengawal RUU Provinsi Bali agar lolos menjadi Undang-Undang.

“Sekarang kita tinggal bersatu mengawal dan memperjuangkan agar RUU Provinsi Bali bisa lolos menjadi Undang-Undang. Seluruh elemen, tokoh masyarakat kita harap memberikan dukungan maksimal,” ujar Gus Adhi di sela-sela sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), di Hotel Aston, Denpasar, Senin (21/11) siang.

Kata Gus Adhi, RUU Provinsi Bali sudah ditetapkan menjadi RUU Inisiatif DPR bersama 7 provinsi lainnya, seperti Provinsi Sumatra Utara,  Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Kalimantan Tengah. Provinsi Bali dan 7 provinsi lainnya ini dibentuk dengan menggunakan UUD Sementara, saat Indonesia berbentuk negara federasi bernama negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam perkembangan kekinian, dasar hukum tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi.

Khusus untuk RUU Provinsi Bali, kata Gus Adhi, menjadi peluang Desa Adat untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Terutama terkait dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. “Kita akan terus menyuarakan bahwa Desa Adat harus direalisasikan menjadi kearifan lokal dalam RUU Provinsi Bali dan harus mendapatkan bantuan anggaran secara sah dari APBN,” tegas politisi Golkar asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Denpasar Utara ini.

Gus Adhi menyebutkan, Desa Adat adalah benteng adat dan budaya Bali, yang selama ini menghidupkan pariwisata Bali. “Desa Adat dan konsep Tri Hita Karana menjadi roh dan pelestari adat dan budaya Bali. Pariwisata Bali bisa eksis karena adat dan budayanya. Yang menjaga dan melestarikan adat dan budaya Bali itu adalah Desa Adat,” tegas Gus Adhi. *nat