KPK Minta Bali Jadi Pionir Budaya Anti Korupsi

Ajakan ini disampaikan oleh Ghufron ketika menghadiri acara Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (24/11/2022).

“Kalau hujan saya bisa ditolak, G20 sukses gara-gara salah satunya hujan digeser, apalagi korupsi,” canda Wakil Ketua KPK RI yang menjabat sejak tahun 2019 tersebut.

Menurut Ghufron, mekanisme pemberantasan korupsi dengan cara penindakan sudah tidak mempan lagi. Di mana ekses dari penindakan tersebut hanya akan menimbulkan rasa sakit hati dan balas dendam. Dampaknya adalah KPK dilemahkan.

Sejak didirikan pada tahun 2004 sebagai lembaga penegak hukum selain Polri dan Kejaksaan, sudah ada 1.465 orang yang ditindak oleh KPK. Namun, pada akhirnya tidak satupun tindakan korupsi yang dilakukan dengan rasa takut. Ghufron bahkan sangat prihatin bahwa ada daerah yang pimpinannya hattrick terseret korupsi.

“Ada daerah yang hattrick korupsi. Begitu pejabatnya itu diganti, ternyata yang menggantikan ini tidak ada bedanya dari pendahulunya,” ungkap Ghufron.

Oleh karena itu, KPK mulai mengubah paradigma pemberantasan korupsi melalui mekanisme Monitoring Center for Prevention (MCP). Lewat MCP, pencegahan perilaku korupsi dikawal dari hulu. Mulai dari penyusunan postur anggaran, pembuatan perizinan, termasuk langkah awal setiap kebijakan.

Sejalan dengan paradigma baru ini, Provinsi Bali dan setidaknya enam dari sembilan kabupaten/kota di Bali memeroleh skor MCP di atas 90 persen. Provinsi Bali sendiri pada tahun 2021 memeroleh skor MCP 98,8 persen naik 0,03 poin dari tahun sebelumnya.

“Ini merupakan yang tertinggi di Indonesia dari 34 provinsi dan seluruh kabupaten/kota,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, dari enam kabupaten/kota yang memeroleh skor MCP di atas 90 persen tersebut, ada Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar yang menjadi tiga teratas di Provinsi Bali. Skor MCP ketiga daerah ini berada di atas angka 95 persen.

Selain berdasarkan fakta lapangan ini, yang membuat Ghufron ingin mendorong Bali jadi pionir pembangunan budaya anti korupsi adalah perspektif orang Bali terhadap tantangan. Kata Ghufron, perhelatan KTT G20 di Bali yang lancar dan ‘selamat’ dari hujan bukan dikarenakan memakai pawang melainkan dengan doa.

“Saya tadi dibisiki Bapak Gubernur (Wayan Koster) bahwa hujan yang berhasil digeser itu tidak memakai pawang. Beliau bilang, kalau pakai pawang itu sama saja dengan melawan alam. Nah, sama. Kalau kami menangkapi koruptor itu sama seperti melawan alam (mereka melawan balik dengan pelemahan KPK),” tegas doktor jebolan Universitas Padjajaran ini.

Oleh karena itu, Ghufron mendorong pimpinan daerah di Bali untuk bersinergi menjadikan Bali sebagai wilayah bebas korupsi sehingga bisa dijadikan teladan bagi daerah lain. Jika ini berhasil maka Bali sudah mampu membangun budaya baru. Lantaran, korupsi juga hasil dari budaya yang lahir dari kebiasaan buruk dan dilestarikan untuk menghancurkan generasi ke generasi.

Apabila budaya yang bobrok ini dilawan dengan budaya yang energinya berlawanan, maka ini salah satu paradigma baru dalam proses pemberantasan korupsi. Alih-alih hanya menangkapi para koruptor yang pada akhirnya akan melawan balik dengan licik. *rat