Kemenkop Bentuk Forum Kemitraan UMKM dengan BUMN dan Usaha Besar
JAKARTA, NusaBali
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng sejumlah lembaga dan kementerian untuk menghubungkan koperasi, UMKM, dan IKM ke dalam rantai pasok global.
Hal ini diwujudkan dalam Forum Kemitraan UMKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar yang diselenggarakan di Smesco Indonesia, Jakarta.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan Presiden Jokowi memberi tugas kepada pihaknya dan beberapa lembaga lainnya untuk mendorong UMKM naik kelas.
“Saat ini UMKM yang terhubung rantai pasok global baru mencapai 4,1 persen, sedangkan untuk dalam negeri kemitraan usaha besar dan UMKM baru 7 persen. Oleh karenanya, kami mengembangkan program UMKM naik kelas. Salah satunya kemitraan UMKM dengan BUMN dan usaha besar,” ujar Teten dalam keterangan tertulis, Kamis (24/11/2022).
Lembaga yang akan bersinergi di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM. Forum Kemitraan ini melibatkan 17 BUMN dan anak perusahaan, 2 usaha besar, dan 850 UMKM/IKM.
Teten menjelaskan ada dua upaya yang dilakukan untuk mendorong kemitraan UMKM. Pertama, BUMN membeli produk UMKM melalui PaDi UMKM. Kemudian yang kedua, memasukkan UMKM dalam rantai pasok BUMN dan swasta (usaha besar) agar terbentuk pola kemitraan.
Contohnya seperti koperasi dan UMKM di Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok yang diarahkan untuk menjadi bagian dari industri otomotif, makanan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.
“Jadi UMKM enggak lagi usaha sendiri-sendiri tapi menjadi bagian industri. Ini yang kita ingin bangun. Dengan kemitraan antara UMKM dan usaha besar ada transfer pengetahuan dan manajemen bisnis,” jelas Teten seperti dilansir dari detikfinance.
Dengan demikian, UMKM bisa naik kelas dan berevolusi dari memproduksi barang dan jasa dengan skill rendah menjadi menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.
“Dengan cara ini, UMKM bisa menjadi bagian industrialisasi. Kalau industri berkembang, UMKM juga tumbuh, tidak tertinggal di bawah. Ini juga merupakan upaya kita untuk menyiapkan Indonesia menjadi empat kekuatan besar di dunia,” ungkapnya.
Dia menambahkan BUMN dan Usaha Besar akan mendapatkan keuntungan jika bermitra dengan UMKM seperti yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja. “Untuk mendorong kemitraan, berbagai insentif sudah diberikan, seperti pajak, upah minimum, dan ekosistemnya,” ucap Teten.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan pihaknya juga berupaya mendorong dan menyukseskan aksi afirmasi gerakan belanja produk dalam negeri.
“Ini menjadi penyemangat bagi BUMN untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri, termasuk kepada para UMKM. Tercatat belanja Produk Dalam Negeri BUMN hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp 241,3 triliun. Harapannya, melalui event ini meningkat lagi capaiannya," ujarnya.
Dia menambahkan ada kenaikan partisipasi BUMN dari tahun lalu yang hanya 6 menjadi 17 BUMN. ”Tentu ini karena semangat BUMN untuk terus mendukung UMKM sebagai rantai pasok BUMN,” ucapnya.
Direktur Jenderal IKM dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebutkan kegiatan ini adalah tindak lanjut MoU yang telah dilakukan. Harapannya, agar ada peningkatan pada komunikasi yang sudah terjalin.
“Kemenperin menyiapkan IKM untuk dapat meningkatkan kinerja daya saing, dan kita lakukan pembinaan untuk menjadikan IKM bagian rantai pasok industri besar dan horeka,” ungkapnya.
Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM Aries Indanarto, mengatakan pihaknya telah menghadirkan OSS bagi pelaku UMKM.
“Jadi perizinan bisa langsung tunggal dengan terbit NIB sebagai legalitas usaha. Dengan ini, pelaku usaha bisa komersialisasi usaha dan terintegrasi dengan SNI dan sertifikasi halal,” tuturnya.
Sebagai informasi, kontrak kerja sama BUMN dengan UKM/IKM telah ditandatangani pada kesempatan ini. Kontrak tersebut antara PT INKA dengan CV Sri Adiwangsa dan PT Manunggal Jaya Teknindo. Kemudian juga antara PT Pindad dengan PT Hartwell Paint Indonesia. *
“Saat ini UMKM yang terhubung rantai pasok global baru mencapai 4,1 persen, sedangkan untuk dalam negeri kemitraan usaha besar dan UMKM baru 7 persen. Oleh karenanya, kami mengembangkan program UMKM naik kelas. Salah satunya kemitraan UMKM dengan BUMN dan usaha besar,” ujar Teten dalam keterangan tertulis, Kamis (24/11/2022).
Lembaga yang akan bersinergi di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM. Forum Kemitraan ini melibatkan 17 BUMN dan anak perusahaan, 2 usaha besar, dan 850 UMKM/IKM.
Teten menjelaskan ada dua upaya yang dilakukan untuk mendorong kemitraan UMKM. Pertama, BUMN membeli produk UMKM melalui PaDi UMKM. Kemudian yang kedua, memasukkan UMKM dalam rantai pasok BUMN dan swasta (usaha besar) agar terbentuk pola kemitraan.
Contohnya seperti koperasi dan UMKM di Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok yang diarahkan untuk menjadi bagian dari industri otomotif, makanan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.
“Jadi UMKM enggak lagi usaha sendiri-sendiri tapi menjadi bagian industri. Ini yang kita ingin bangun. Dengan kemitraan antara UMKM dan usaha besar ada transfer pengetahuan dan manajemen bisnis,” jelas Teten seperti dilansir dari detikfinance.
Dengan demikian, UMKM bisa naik kelas dan berevolusi dari memproduksi barang dan jasa dengan skill rendah menjadi menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.
“Dengan cara ini, UMKM bisa menjadi bagian industrialisasi. Kalau industri berkembang, UMKM juga tumbuh, tidak tertinggal di bawah. Ini juga merupakan upaya kita untuk menyiapkan Indonesia menjadi empat kekuatan besar di dunia,” ungkapnya.
Dia menambahkan BUMN dan Usaha Besar akan mendapatkan keuntungan jika bermitra dengan UMKM seperti yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja. “Untuk mendorong kemitraan, berbagai insentif sudah diberikan, seperti pajak, upah minimum, dan ekosistemnya,” ucap Teten.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan pihaknya juga berupaya mendorong dan menyukseskan aksi afirmasi gerakan belanja produk dalam negeri.
“Ini menjadi penyemangat bagi BUMN untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri, termasuk kepada para UMKM. Tercatat belanja Produk Dalam Negeri BUMN hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp 241,3 triliun. Harapannya, melalui event ini meningkat lagi capaiannya," ujarnya.
Dia menambahkan ada kenaikan partisipasi BUMN dari tahun lalu yang hanya 6 menjadi 17 BUMN. ”Tentu ini karena semangat BUMN untuk terus mendukung UMKM sebagai rantai pasok BUMN,” ucapnya.
Direktur Jenderal IKM dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebutkan kegiatan ini adalah tindak lanjut MoU yang telah dilakukan. Harapannya, agar ada peningkatan pada komunikasi yang sudah terjalin.
“Kemenperin menyiapkan IKM untuk dapat meningkatkan kinerja daya saing, dan kita lakukan pembinaan untuk menjadikan IKM bagian rantai pasok industri besar dan horeka,” ungkapnya.
Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM Aries Indanarto, mengatakan pihaknya telah menghadirkan OSS bagi pelaku UMKM.
“Jadi perizinan bisa langsung tunggal dengan terbit NIB sebagai legalitas usaha. Dengan ini, pelaku usaha bisa komersialisasi usaha dan terintegrasi dengan SNI dan sertifikasi halal,” tuturnya.
Sebagai informasi, kontrak kerja sama BUMN dengan UKM/IKM telah ditandatangani pada kesempatan ini. Kontrak tersebut antara PT INKA dengan CV Sri Adiwangsa dan PT Manunggal Jaya Teknindo. Kemudian juga antara PT Pindad dengan PT Hartwell Paint Indonesia. *
1
Komentar