MCP Capai 95,22 Persen, Tak Ada Indikasi Korupsi di Gianyar

MCP yang merupakan upaya pencegahan oleh pemerintah daerah terhadap korupsi ini sekaligus mengindikasikan di Kabupaten Gianyar tidak ada korupsi.  

“Melihat MCP Kabupaten Gianyar yang mencapai 95,2 persen termasuk 5 besar di Bali, dan menjadi 9 besar tingkat nasional, dari situ bisa dilihat tata kelola Pemerintah Gianyar sangat baik,” ujar Plh Direktur Korsup Wilayah V KPK RI, Abdul Haris, di sela-sela Senam Anti Korupsi dan Deklarasi Anti Korupsi di Alun-alun Kabupaten Gianyar, Sabtu (26/11).

Khusus di pencegahan, kata Abdul Haris, KPK membantu Pemda memperbaiki mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, rekrutmen pegawai, pengadaan pelayanan terpadu, perijinan dan pengelolaan dana desa serta optimalisasi pendapatan daerah melalui 8 MCP. “Dari situ (MCP,red), KPK masuk untuk melakukan perbaikan yang kedepannya memanfaatkan teknologi digital untuk pengelolaan yang profesional,” imbuh Abdul Haris.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, KPK RI menggelar Road to Hari Anti Korupsi Se-dunia (Hakordia). Pada kegiatan kemarin dihadiri Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta beserta Forkopimda Kabupaten Gianyar. Hari Anti Korupsi Se-dunia jatuh pada 9 Desember.

Sementara, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bebas praktik korupsi, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah berupaya keras melakukan berbagai langkah pencegahan terjadinya korupsi di wilayah Kabupaten Gianyar. “Terbukti dengan pencapaian tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gianyar berjalan dengan sangat baik, dengan telah diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022,” kata Bupati Mahayastra.*nvi