32 KK Korban Banjir Setuju Direlokasi

Jumlah itu sesuai dengan KK yang telah setuju direlokasi. Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana yang juga Sekda Jembrana I Made Budiasa, Jumat (25/11). Sekda Budiasa mengaku rencana relokasi tempat tinggal warga korban banjir Sungai Biluk Poh tersebut, masih berproses.

Sebelumya, Budiasa mengaku dari pemetaan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali ada 39 KK yang dinyatakan berada di kawasan rawan dan berhak mendapat bantuan relokasi. Namun dari 39 KK itu, diketahui ada 7 KK yang menyatakan tidak setuju direlokasi. Mereka yang tidak setuju lebih memilih agar diberikan bantuan dana stimulan untuk perbaikan rumah mereka.

"Memang harus ada persetujuan warga. Tidak bisa kami intervensi kalau ada yang tidak setuju. Jadi dari penjajakan yang sudah dilakukan pihak desa dan dari tim BPBD Bali termasuk kami di Jembrana, yang akan direlokasi ada 32 KK.  Di antaranya, 26 KK warga Biluk Poh Kangin dan 6 KK warga Banjar Anyar Kelod," ujar Sekda Budiasa.

Menurut Sekda Budiasa, sudah ada 3 lahan milik Pemprov Bali disediakan sebagai tempat relokasi. Dari tiga titik lahan di Kecamatan Mendoyo itu, dua titik di antaranya masing-masing ada di wilayah Lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurhahan Tegal Cangkring, dan juga ada lahan di wilayah Desa Penyaringan. "Yang pasti ada tiga tempat (lahan) yang sudah disediakan. Itu bebas dipilih mau di mana. Nanti kalau sudah ditentukan tempatnya, segera akan dibuatkan usulan bantuan pembangunan rumah ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," ucap Sekda Budiasa.

Sebelumnya, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan, terkait relokasi korban banjir bandang Sungai Biluk Poh,  masih dalam tahap proses administrasi. Selain itu, beberapa kerusakan insfratruktur yang diakibatkan oleh banjir bandang di beberapa wilayah di Jembrana, seperti jembatan putus, jalan putus, hingga kerusakan sejumlah saluran irigasi, sudah dikomunikasikan dengan Gubernur (Pemprov) dan sejumlah instansi terkait.

Bupati Tamba berharap masyarakat harus bersabar. Mengingat untuk pemulihan pasca bencana banjir itu, membutuhkan waktu dan berbagai proses. "Sekarang masih proses adminitrasi. Sebelumnya kita sudah datang ke BNPB termasuk bertemu dengan Bapak Gubernur. Sudah ada lampu hijau akan dibantu," ujar Bupati Tamba.

Bupati Tamba menambahakan, nantinya dari pihak Balai Pelaksanan Jalan Nasional (BPJN) juga sudah memastikan akan membangun jembatan baru untuk mengganti Jembatan Biluk Poh di Jalur Denpasar-Gilimanuk yang sudah beberapa kali diterjang banjir bandang. Termasuk untuk kerusakan sejumlah senderan sungai, akan dibantu pihak Balai Wilayah Sungai (BWS).

"Kami terus berjuang agar semua tertangani. Yang jelas untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur kita (kabupaten), baik jembatan, jalan, dan saluran irigasi itu, kita butuh anggaran total sebanyak Rp 52 miliar. Kalau itu dipenuhi, selesai semua. Ini sekarang kita masih terus negosiasi," ucap Bupati Tamba.*ode