Bali Digelontor Dana APBN Rp 8,37 T

DENPASAR, NusaBali

Bali memperoleh alokasi dana APBN sebesar Rp 8,37 Triliun pada Tahun Anggaran 2016. Jumlah ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 8,076 triliun. Kucuran dana ini diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan dan berimbas bagi kesejahteraan masyarakat Bali. 

Harapan itu disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2016 untuk Provinasi Bali yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (17/12).

Dengan gelontoran dana APBN sebesar itu, menurut Pastika akan sangat banyak uang yang beredar di Bali pada Tahun Anggaran 2016. “Belum lagi PAD Kabupaten/Kota yang saya perkirakan mencapai Rp 10 triliun,” tandasnya. Dia berharap, seluruh dana tak sekedar habis dan terealisasi tepat waktu. Yang lebih penting, realisasi anggaran harus berdampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan memperkecil angka gini ratio (kesenjangan). Menyitir data yang diperolehnya dari sebuah media, Pastika membeber fakta bahwa saat ini Indonesia menempati peringkat III sebagai negara dengan tingkat kesenjangan terburuk. “Hal ini perlu mendapat perhatian kita bersama. 

Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan pembangunan dari wilayah pinggiran,” ujarnya. Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemprov telah melaksanakan sejumlah program yang dititikberatkan di wilayah pedesaan seperti Gerbangsadu, Bedah Rumah dan Simantri. “Kita sudah menyelesaikan pembangunan 11 ribu unit bedah rumah dan melaksabakan Program Gerbangsadu di 225 desa,” ujarnya. Ke depannya, berbagai program unggulan itu akan terus digenjot untuk menurunkan angka gini ratio.

Secara khusus, Gubernur Pastika mengingatkan agar bupati/walikota senantiasa cermat dan memahami aturan karena kegiatan pembangunan difokuskan di tingkat kabupaten/kota. Kata Pastika, kecermatan mutlak diperlukan guna menghindari terjadinya duplikasi anggaran atas suatu kegiatan serta tumpang tindih yang memicu plaksanaan anggaran yang tidak efisien. Penyerapan APBD juga menjadi penekanan Gubernur Pastika dalam pengarahannya. Penyerapan anggaran juga harus mendapat perhatian agar tak terjadi penumpukan di akhir tahun yang berakibat pada terlambatnya proses pembangunan. Untuk itu, para bupati/walikota diminta segera menyampaikan DIPA pada satuan kerja perangkat daerah di wilayah masing-masing serta memastikan pelaksanaannya sesuai aturan dan ketentuan.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali R.Wiwin Istanti melaporkan, kucuran dana APBN sebesar Rp 8,37 triliun terbagi dalam 468 DIPA yang meliputi Satker Vertikal Kementerian/Lembaga, SKPD dalam rangka Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Transfer ke Daerah untuk Provinsi dan Transfer Daerah untuk Kabupaten/Kota. Menurut Wiwin, penyerahan DIPA Tahun 2016 merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2016. Alokasi anggaran untuk transfer daerah antara lain terdiri dari unsur Dana Insentif Daerah (DID) yang besarannya bervariasi. DID merupakan kebijakan pusat yang memberi insentif bagi daerah dengan kinerja baik. Tolak ukurnya antara lain opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 dan ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2014. Mengacu pada hasil penilaian tersebut, Kabupaten Badung memperoleh DID paling besar yaitu Rp 39,84 miliar, disusul Gianyar sebesar Rp 39,20 miliar. Sementara Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan dan Denpasar masing-masing dijatah DID sebesar Rp 5 miliar. 

Gubernur Pastika pun mengkritisi alokasi DID karena kabupaten Badung yang notabene paling kaya memperoleh dana paling besar. “Itu Klungkung, Bangli dan Karangasem tak dapat ya,” ujarnya mempertanyakan. Padahal, imbuh Pastika, tiga kabupaten itu masih menyisakan angka kemiskinan cukup tinggi. Dia khawatir, kebijakan ini mempertajam kesenjangan. Ke depan, Pastika berharap pola pemberian DID dievaluasi dan tingkat kemiskinan juga dijadikan pertimbangan. Kegiatan penyerahan DIPA dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Bali dan instansi vertikal penerima DIPA Tahun 2016. 7 nat