Strategi Atasi Stunting, BKKBN Bali Gelar Evaluasi Audit Kasus Stunting

Audit kasus stunting merupakan salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan stunting. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih, yang membuka kegiatan ini menyampaikan audit kasus stunting dilakukan melalui empat kegiatan yaitu pembentukan tim audit, pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga, diseminasi, dan tindak lanjut.

"Kita mencari kasus-kasus yang susah dipecahkan, kita kupas tuntas. Sehingga kalau sudah tahu akar masalah intervensinya lebih tepat,"  ujarnya.

Sukardiasih mengatakan, BKKBN Bali bekerjasama dengan dinas terkait kabupaten/kota telah melakukan beberapa intervensi untuk mengatasi permasalahan stunting di Bali. Seperti misalnya memberi bantuan susu, sembako, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh tim pakar.

Intervensi lainnya yaitu dengan membentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), melaksanakan Program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) di desa lokus Audit Kasus Stunting.  

"Kabupaten/kota juga telah melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk bersama sama melaksanakan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun,"

Kasus stunting di Pulau Dewata banyak ditemukan di Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung, dan Jembrana. Sukardiasih mengatakan dalam menangani kasus stunting yang ditemukan telah dibentuk Tim Pakar yang terdiri dari ahli gizi, dokter anak, dokter kandungan, hingga psikolog.

Dia menambahkan, sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan di masa mendatang. Menurutnya semua pihak harus terlibat dalam membentuk generasi masa depan bangsa yang berkualitas.

Sebagai leading sector penanganan stunting di Indonesia, pihaknya mengajak seluruh pihak mulai dari lembaga pemerintah, swasta, LSM, hingga media massa terlibat dalam penurunan angka stunting.

Sementara itu ahli gizi dr Christiawan, SpGK selaku anggota Tim Pakar Audit Kasus Stunting di Kabupaten Klungkung mengatakan, audit tidak hanya dilakukan terhadap anak stunting namun juga terhadap calon pengantin yang nantinya melahirkan anak.

Pun, indikator yang digunakan menilai juga tidak hanya kecukupan gizi, namun juga berupa pola hidup bersih, lingkungan yang sehat (paparan asap rokok), dan kemampuan ekonomi.

Di sisi lain, dr Christiawan, berharap birokrasi dalam pemberian bantuan makanan bergizi kepada anak stunting dapat dipersingkat. Karena menurutnya birokrasi yang panjang mengakibatkan bantuan menjadi cukup lama diterima anak yang telah didiagnosis stunting.  

"Kalau birokrasinya bisa diperpendek, jadi begitu pasiennya selesai dari rumah sakit tidak menunggu terlalu lama (mendapatkan bantuan)," pungkasnya. *cr78