Wantimbang Golkar Kritik Amburadulnya Agenda Deklarasi SGB

DENPASAR, NusaBali
Dengan terus molornya deklarasi, Tjok Pemecutan mempertanyakan kebenaran klaim soal rekomendasi Cagub Bali 2018 dari DPP Golkar untuk SGB (Sudikerta Gubernur Bali).

Tjok Pemecutan menyatakan, agenda penyerahan rekomendasi dan deklarasi SGB sebagai Cagub Bali 2018 yang selama ini disampaikan kepada publik tidak valid dan mengesankan tidak profesional. Awalnya, acara deklarasi disebutkan akan digelar 15 Mei 2017. Kemudian, diundur menjadi 17 Mei 2017. Lalu terakhir, deklarasi SGB molor lagi menjadi 24 Mei 2017.

Menurut Tjok Pemecutan, terus molornya agenda penyerahan rekomendasi dan deklarasi Cagub Bali 2018 untuk Ketut Sudikerta (Ketua DPD I Golkar Bali), menyisakan pertanyaan besar. “Pertanyaannya, apakah rekomendasi Cagub Bali 2018 itu sudah benar-benar ada? Saya khawatir, jangan-jangan rekomendasinya belum ada,” sesal Tjok Pemecutan di Denpasar, Minggu (14/5).

Sesepuh partai yang juga Raja Puri Pemecutan Denpasar ini menegaskan, kalau sudah ada rekomendasi Cagub Bali 2018 buat Sudikerta, sepertinya tidak perlu lagi ada acara dan ritual khusus menyerahkannya. “Kalau sudah pasti ada, rekomendasi kan tinggal diserahkan secara sederhana. Penyerahan itu soal gampang. Jangan buat serimonial yang jor-joran,” tandas Tjok Pemecutan.

“Lebih baik saat pertarungan mencari suara di Pilgub Bali 2018 mendatang kita maksimalkan berjuang. Kalau penyerahan rekomendasi Cagub, kan bisa di Kantor DPD I Golkar Bali dengan jajaran pengurus DPD I Golkar Bali dan DPD II Golkar Kabupaten/Kota saja,” lanjut raja yang semasa walaka bernama AA Ngurah Manik Parasara ini.

Versi Tjok Pemecutan, di era sekarang tidak perlu-lah menunjukkan kemewahan. Lebih baik tunjukkan empati di tengah rakyat yang masih banyak kelaparan. “Jangan demen kaden (senang disanjung). Dikira macan, tahu-tahu yang keluar cuma kucing. Saran saya, sebaiknya kalau memang tidak pasti rekomendasinya, jangan dulu agendakan deklarasi. Malu besar itu,” sindir sesepuh Golkar yang juga mantan Ketua DPRD Badung di era Orde Baru ini.

Tjok Pemecutan mengingatkan, pengalaman ini seharusnya dijadikjan evaluasi oleh Golkar. Sebab, Golkar terkesan tidak profesional dalam menata organisasi. Undangan deklarasi mungkin saja sudah jalan, tapi tiba-tiba batal. “Ini fatal. Bagaimana tidak fatal, ini mundur sampai tiga kali lho. Bagaimana mengklarifikasi undangannya?” kata Tjok Pemecutan.

Agenda penyerahan rekomendasi dari DPP Golkar dan deklarasi SGB sebagai Cagub Bali 2018 memang sudah tiga kali molor. Awalnya, deklarasi SGB diagendakan Senin (15/5) ini. Sudikerta selaku Ketua DPD I Golkar Bali bahkan menyebutkan agenda deklarsi SGB tersebut sudah final. Disebutkan, Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto diundang khusus untuk hadir.

Namun, acara penyerahan rekomendasi Cagub Bali 2018 dan deklarasi SGB mendadak diundur menjadi 17 Mei 2017. Alasannya, Setya Novanto sedang sibuk, sehingga belum selesaikan rekomendasi dan tak bisa datang ke Bali.

Kemudian, agenda tunda deklarasi SGB per 17 Mei 2017 yang sudah dibahas rapi, kembali mendadak diundur hingga 24 Mei 2017. Alasannya, Setya Novanto tidak bisa hadir karena tanggal 17 Mei 2017 sang Ketua DPR harus menerima kunjungan Presiden Lithuania.

Sementara itu, informasi yang dihimpun NusaBali di internal DPD I Golkar Bali, Minggu kemarin, menyebutkan agenda penyerahan rekomendasi Cagub Bali 2018 dan deklarasi SGB per 24 mei 2017 nanti sudah dirancang. Acara deklarasi SGB nanti akan dihadiri pengurus Golkar dari semua level se-Bali, mengingat kegiatan tersebut sekaligus jadi ajang konsolidasi partai.

Undangan untuk kader struktural Golkar dan pejabat untuk acara deklarai SGB pun sudah dua kali diralat.”Kan mengundang Gubernur Bali juga. Jadi, sudah dua kali ralat,” jelas sumber di Golkar, Minggu kemarin.

Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya, mengatakan mundurnya acara deklarasi SGB dari 17 Mei menjadi 24 Mei 2017, bukanlah karena ketidakprofesionalan DPD I Golkar Bali dalam menyusun agenda.

“Memang Ketua Umum DPP Golkar Pak Setya Novanto tidak bisa hadir. Beliau adalah pejabat lembaga negara. Kebetulan, beliau harus menerima kunjungan Presiden Lithuania. Kita harus hormati agenda beliau sebagai pejabat. Kan itu melaksanakan tugas negara,” dalih mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan dan anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali di era Orde Baru ini. * nat