Tabanan Bentuk Brida Cegah Proyek Mangkrak

Brida dibentuk untuk mencegah adanya proyek mangkrak seperti TPP (Taman Teknologi Pertanian) Sanda di Kecamatan Pupuan.  Pembentukan itu sudah mulai digenjot dengan membuat dasar hukumnya terlebih dahulu. Dan diperkirakan bakal rampung di tahun 2023. Orang yang akan mengisi badan riset adalah mereka yang bergelut di bidangnya, bahkan ada kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya mengatakan dibentuknya Brida agar perencanaan tepat sasaran. Sebab selama ini jika OPD membuat suatu perencanaan, tidak koordinasi dengan OPD lainnya sehingga relevansinya kurang maksimal. "Kemarin kan sendiri OPD buat riset. Nah, sekarang dengan adanya badan apapun nanti harus melalui Brida, kalau sudah cocok baru dilaksanakan,” kata Bupati Sanjaya, Rabu (7/12).

Menurutnya ketika ada Brida ini segala perencanaan akan diriset, diukur dari hulu ke hilir, dan perencanaan bisa berkesinambungan. “Misalnya mau membuat perencanaan di bidang pertanian harus dikaji dari segi bangunan pendapatan ke depan, relevansinya bagaimana itu harus diukur biar tidak ada proyek-proyek mangkrak nanti. Brida ini sangat strategis membuat acuan rancangan pembangunan di Tabanan,” ujar Bupati Sanjaya.

Bupati Sanjaya mencontohkan hasil turun berkantor ke desa-desa, terkait dengan penyelesaian piutang PBB, nantinya tugas Brida yang akan meriset bagaimana masyarakat membayar PBB. Karena dari hasil riset, spirit masyarakat membayar pajak dan PBB sangat baik, hanya teknis pelaksanaannya yang memang belum bagus. “Brida ini membuat analisa dan kajian yang bisa diimplementasikan dan terukur, akurat, dan tidak ada masalah di kemudian hari,” tandas Bupati Sanjaya.

Hal lainnya adalah tentang peningkatan klasifikasi BPBD Kabupaten Tabanan menjadi tipe A. Bupati Sanjaya menjelaskan, peningkatan klasifikasi ini diharapkan dapat menurunkan indeks risiko bencana sehingga pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan dapat dilaksanakan secara optimal. Apalagi ancaman atau potensi bencana di Kabupaten Tabanan cukup tinggi, sama halnya dengan daerah lainnya. “BPBD harus lincah, termasuk untuk sarana prasarana pendukung yang memadai akan mengikuti pembenahan nantinya, termasuk juga kesiapan gedung, karena armada BPBD saat ini banyak diparkir sembarangan karena tidak ada tempat,” ucap Bupati Sanjaya.

Terkait peningkatan klasifikasi ini, nantinya BPBD yang sebelumnya eselon 3 akan sejajar dengan eselon 2 atau setara kepala dinas. Sehingga saat dibutuhkan koordinasi dengan OPD terkait lainnya dalam hal penanganan bencana, tidak ada lagi keterbatasan ruang.

“Misalnya saja, perlu alat berat di dinas PU, kalau sudah sejajar bisa langsung koordinasi tidak lagi merasa ewuh pakewuh karena eselon 3 merintah eselon 2. Apalagi BPBD ini tugasnya sangat strategis dan penanganan bencana tidak hanya dilakukan oleh BPBD saja melainkan bersama-sama OPD terkait lainnya,” tandas Bupati Sanjaya. *des