DPRD Minta Tambah Penyertaan Modal Jamkrida

Penambahan penyertaan modal ini untuk memberikan peluang pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Buleleng. Hal itu terungkap dalam rapat DPRD Buleleng dan eksekutif dalam pembahasan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada PT Jamkrida Provinsi Bali, di ruang Gabungan Komisi, Selasa (13/12).

Wakil Ketua I DPRD Buleleng I Ketut Susila Umbara mengatakan penyertaan modal Pemkab Buleleng di PT Jamkrida Bali paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali. Yakni hanya Rp 800 juta. Menurutnya, Buleleng paling banyak menggunakan kredit dari PT Jamkrida. Dari UKM, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Koperasi sekitar Rp 1,3 triliun lebih dan Non UKM sebesar Rp 1 triliun lebih.

“Buleleng sebagai pengguna sangat besar di PT Jamkrida, sehingga harus ada penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah. Dengan begitu akan lebih banyak UKM yang terbantu dan bisa meningkatkan perekonomian, secara tidak langsung dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita juga,” ucap pentolan kader Partai Golkar Buleleng ini.

Menurutnya, Pemkab Buleleng setidaknya menambah penyertaan modal sebesar Rp 1,6 miliar selama 4 tahun kedepan (2023-2026). Sehingga jika digabungkan dengan dengan penyertaan modal awal akan menjadi Rp 2,4 miliar.

Dalam rapat juga dibahas Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan DPRD Buleleng. Kedua ranperda itu disepakati dilanjutkan pembahasanya dalam pandangan fraksi-fraksi di DPRD Buleleng.*k23