Belum Penuhi Target, Jembrana Didorong Optimalkan Capaian PAD
NEGARA, NusaBali
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jembrana bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jembrana menggelar rapat membahas hasil evaluasi Gubernur Bali atas rancangan APBD Jembrana Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat DPRD Jembrana, Selasa (13/12).
Salah satu hal yang menjadi catatan Gubernur, menyangkut capaian PAD Jembrana 2022 yang belum memenuhi target. Gubernur mendorong agar Pemkab Jembrana lebih mengoptimalkan capaian PAD.
Ditemui usia rapat, Ketua DPRD Jembrana yang juga Ketua Banggar DPRD Jenbrana Ni Made Sri Sutharmi, mengatakan tidak banyak catatan yang diberikan Gubernur terhadap rancangan APBD Jembrana 2023. Secara umum, berbagai program kegiatan yang dirancang tahun 2023, dinilai sudah sesuai aturan dan sejalan dengan Pemprov Bali. “Jadi sudah hampir 90 persen sesuai aturan dan kriteria yang ditentukan oleh provinsi,” ujar Sri Sutharmi.
Namun, Sri Sutharmi mengaku, ada beberapa fokus evaluasi Gubernur yang diminta menjadi perhatian Pemkab Jembrana. Khususnya terkait capaian PAD Jembrana yang belum memenuhi target di 2022 ini. Target PDA Jembrana tahun 2022 ini dirancang sebesar Rp 159 miliar. Namun hingga Oktober 2022, baru tercapai Rp 137 miliar.
“Karena itu, tadi (dalam rapat kemarin) kita fokus pembahasan tentang peningkatan PAD di 2023. Karena kita di 2023 juga menargetkan PAD sebesar Rp 159 miliar. Jadi fokusnya apa yang perlu dilakukan ke depan agar PAD bisa tercapai sesuai target di 2023,” ucap Sri Sutharmi.
Selain membahas upaya peningkatan PAD, juga membahas beberapa program kegiatan yang masih terlewatkan atau belum dianggarkan di beberapa OPD dalam APBD Jembrana 2023. Seperti anggaran untuk kesiapan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru rekrutmen tahun 2022 yang rencananya sudah akan dilantik di 2023.
Kemudian, juga dibahas target Bupati Jembrana menyangkut pembangunan Sirkuit All in One di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara. Setelah bangunan sirkuit rampung tahun ini, ada rencana untuk melanjutkan membangun tembok panyengker dan sarana penunjang pada 2023 nanti.
“Hal-hal yang sempat terlewatkan itu, akan kita anggarkan. Termasuk penyelesaian jaminan BPJS Kesehatan yang kemarin sempat kekurangan anggaran Rp 14 miliar, juga sudah kita tambahkan. Itu menjadi fokus karena ini kan untuk kepentingan masyarakat,” kata Sri Sutharmi.
Sri Sutharmi menambahkan, terkait perbaikan infrastruktur akibat dampak banjir bandang beberapa lalu, juga sudah ada kepastian bantuan anggaran dari Gubernur atau Pemprov. Menurutnya, besaran anggaran perbaikan dampak banjir di Jembrana dari Pemprov yang awalnya disiapkan sebesar Rp 20 miliar, telah ditambah menjadi sebesar Rp 30 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana I Komang Wiasa, mengatakan untuk target capaian PAD Jembrana 2022 sampai jelang akhir tahun ini, mencapai sebesar 96 persen dari target 91 persen. Target PAD tahun 2022 yang sebesar Rp 159 miliar, juga meningkat tahun 2021 yang sebesar Rp 146 miliar.
Wiasa mengaku, salah satu sektor pendapatan yang cukup menghambat capaian PAD adalah kebocoran pada pajak reklame. Menurutnya, jumlah reklame tidak berizin alias bodong jauh lebih besar dari reklame yang berizin. “Dari pendataan ada sekitar 1.760 reklame yang tersebar di seluruh Jembrana. Tetapi yang memiliki izin hanya 476 reklame. Sisanya sekitar 1.284 reklame tidak berizin alis bodong,” kata Wiasa.
Dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak reklame, Wiasa mengatakan, Satpol PP mulai gencar menertibkan reklame bodong. Termasuk dilakukan upaya penjajakan kepada para pemilik reklame bodong. "Target pendapatan pajak reklame menjadi rendah, ya dikarenakan banyak reklame belum berizin. Realisasinya masih di bawah 50 persen dari target pajak reklame sebesar Rp 2 miliar,” ucapnya.
Sedangkan untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya sudah meningkat. Wiasa mengaku dengan adanya program pemutihan PBB, juga sangat berdampak terhadap kenaikan PAD.
“Ke depan kita juga akan memberikan reward kepada setiap desa yang bagus pembayaran pajaknya. Nanti akan ditempatkan seorang pegawai BPKAD untuk meng-handle satu desa. Untuk mendata semua potensi pajak yang ada di desa tersebut sehingga pelayanan dan pemungutan pajak bisa lebih efektif,” tandas Wiasa. *ode
1
Komentar