Pemprov Bali Raih Predikat Informatif 3 Kali Berturut-turut

Pemprov Bali meraih nilai 97,72 atau naik signifikan dibanding tahun lalu. Pada pelaksanaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021, Pemerintah Provinsi Bali dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat mendapatkan predikat informatif dengan nilai 93,62.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (Kominfos) Provinsi Bali Gede Pramana mewakili Pemerintah Provinsi Bali menerima Anugerah Informatif tersebut. Gede Pramana menyampaikan puji syukur atas prestasi yang diraih Pemprov Bali, yaitu tiga kali secara berturut-turut meraih predikat informatif yang merupakan peringkat tertinggi.

“Hasil ini tidak terlepas dari dukungan yang luar biasa dari pimpinan yaitu Bapak Gubernur Bali, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Sekretaris Daerah yang memberikan arahan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi,” ungkap Gede Pramana.

Gede Pramana juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pelaksana di lingkungan Pemprov Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, PPID Kota dan Kabupaten se-Bali, serta segenap pihak terkait yang sudah memberikan dukungan secara intens.

Selain itu, Gede Pramana mengutarakan bahwa Pemprov Bali akan berkomitmen terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui website PPID dan Bali Satu Data.  

Di samping itu dalam rangka mendukung program ‘Hak untuk Tahu’ juga sebagai upaya untuk menjamin pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama terkait program pembangunan yang terangkum dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, sehingga dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Penanggungjawab (PJ) Monev KI Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap pelaksanaan Anugerah Monev Tahun 2022, karena terdapat 122 badan publik berhasil menjadi informatif dari tujuh kategori badan publik.

“Capaian badan publik informatif sebanyak seratus dua puluh dua itu telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional dari Bappenas, yakni sebanyak sembilan puluh delapan badan publik informatif,” kata Handoko.  

Dia berharap tujuh kategori Badan Publik, yakni Kementerian, LN-LPNK (Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian), LNS (Lembaga Non Struktural), Pemprov (Pemerintah Provinsi), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), PTN (Perguruan Tinggi Negeri), dan Parpol (Partai Politik) dapat terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada masing-masing badan publik agar semakin banyak badan publik yang informatif. *cr78