Hari Raya Numpuk Bali ‘Siaga’ Inflasi

DENPASAR, NusaBali

Menumpuknya perayaan hari besar di akhir Tahun 2022 dan di awal 2023 membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali waswas akan terjadinya lonjakan inflasi (kenaikan harga barang). Beberapa perayaan tersebut, yakni Natal 25 Desember 2022, Tahun Baru 2023 dan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang jatuh pada 4 dan 14 Januari 2023. Gubernur Bali Wayan Koster pun langsung turun tangan lakukan koordinasi langkah-langkah pengendalian inflasi.

Informasi yang dihimpun, Minggu (18/12) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali pada, Jumat (16/12) lalu di Ruang Rapat Gedung Gajah Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha Denpasar. HLM TPID tersebut dipimpin langsung Gubernur Bali Wayan Koster dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho, Bupati/Walikota se-Provinsi Bali, BPS, Bulog serta OPD terkait. 

Gubernur Koster dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada anggota TPID se-Provinsi Bali yang telah berupaya dan bekerja keras menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. Dia menjelaskan, sesuai dengan arahan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pengendalian Inflasi Balinusra, pemerintah daerah di Bali harus melaksanakan 6 upaya pengendalian inflasi. 

Pertama operasi pasar, kedua  sidak ke pasar dan distributor, ketiga  kerja sama dengan daerah penghasil. Lalu keempat, Gerakan menanam, kelima menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan yang keenam subsidi transportasi dari APBD. Lebih lanjut, Koster menyampaikan isu strategis yang perlu diwaspadai, yakni penurunan pasokan beras dan produksi hortikultura (bawang merah, cabai, tomat).

Peningkatan wisatawan menjelang libur akhir tahun, kenaikan harga BBM non subsidi, serta tingginya permintaan canangsari dan bahan banten pada bulan Desember 2022 menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Gubernur Koster menyampaikan bahwa permasalahan inflasi volatile food dapat terkendali sepanjang suplai bahan pangan tersedia dan mata rantai distribusi dapat dipersingkat.

Oleh karenanya diperlukan peran Perumda sebagai offtaker untuk memotong biaya distribusi sejak dari petani/pemasok hingga ke konsumen. Dalam hal ini Gubernur Koster juga menyampaikan rencananya untuk memperkuat peran Perumda Provinsi sebagai offtaker untuk pengadaan pangan di level provinsi. 

Dia juga menekankan kembali perlunya kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, tetapi juga untuk mendorong pemanfaatan produk pangan lokal dalam rantai pasok Provinsi Bali seperti beras Tabanan. Guna meningkatkan produksi beras Tabanan, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan program untuk meningkatkan kapasitas penggilingan gabah di Tabanan. 

Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali juga siap mendukung realisasi BTT dari kota/kabupaten untuk pengendalian inflasi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan bahwa provinsi Bali menduduki urutan inflasi tertinggi ke-6 (6,62, yoy), urutan ke-9 (0,28 persen, mtm), urutan ke-11 (5,69 persen, ytd). Di samping komoditas hortikultura yang perlu diwaspadai juga adalah harga canang sari dan bahan-bahan banten. 

Untuk pengendalian inflasi ke depan Bank Indonesia memberikan rekomendasi jangka pendek, yakni pertama memperkuat fungsi perumda pangan sebagai offtaker di antaranya dengan mendorong pembiayaan dengan Bank  BPD Bali. Kedua mengoptimalkan SiGapura (Sistem Informasi Harga Pangan Utama) sebagai pusat informasi pergerakan harga (dan memperkuat akurasi data neraca pangan, di antaranya dengan menambahkan data arus keluar masuk komoditas dari dan ke Bali. Ketiga Melanjutkan gerakan menanam cabai/bawang.

Keempat, komunikasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat (contoh: penggunaan televisi/running text di pasar). Kelima Percepatan implementasi perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Keenam Optimalisasi penggunaan lahan tidur milik pemerintah daerah, utamanya untuk hortikultura.

Trisno juga menyampaikan rekomendasi jangka menengah/panjang, yaitu  dengan memperkuat branding dan meningkatkan penggunaan produk pangan lokal Bali, pembentukan BUMD Pangan bagi kabupaten yang belum memiliki sebagai operator pelaksana KAD secara profesional. Selanjutnya pembagian (spesialisasi) fungsi offtaker BUMD berdasarkan komoditas unggulan di Bali, pembentukan Pasar Induk di Bali, peningkatan suplai dan produktivitas lahan melalui digital farming di sisi hulu untuk bahan pangan. Kemudian hilirisasi komoditas hortikultura daam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga nilai tukar petani, serta pengadaan dan optimalisasi CAS (Controlled Atmosphere Storage)

Sementara berdasarkan pantauan harga bahan-bahan pokok hingga masih relatif stabil. Hal tersebut mengacu pantauan harga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bali. Contohnya beras, untuk jenis beras medium (Bulog) Rp 9.000 per kilogram dan Beras Premium Rp 13.000 per kilogram. Minyak goreng curah Rp 14.000 per liter. Minyak goreng kemasan premium Rp 17.667 per liter. Kemudian harga telur ayam ras Rp 28.800 per kilo (16 butir). Total ada 23 jenis bahan pokok yang rutin dipantau Disdagprin Provinsi Bali setiap hari, kecuali hari libur.

 

Sementara secara terpisah Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) harga pangan ke sejumlah Pasar tradisional di Badung, Sabtu (17/12). Sidak ini bertujuan untuk memastikan harga sembako yang dijual oleh pedagang menjelang Natal, Tahun Baru 2023 dan Hari Raya Galungan dan Kuningan 4-14 Januari 2023. Adapun pasar tradisional yang disidak adalah Pasar Adat Dalung dan Pasar Semat Tibubeneng di Kuta Utara. 

Kapolres mengaku Sidak ini untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang dihadiri Muspida Badung dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jumat, (16/12). "Kami langsung cek harga-harganya. Memang beberapa bahan pokok mulai dari bawang, cabai, daging ayam, dan telor mengalami kenaikan Rp 1.000 dan Rp 2.000. Saya menilai kenaikan itu masih wajar," ungkap AKBP Leo Dedy. 

Melalui kegiatan sidak itu Kapolres mengimbau pedagang dan pengunjung untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas. Pedagang dan pengunjung pasar diminta agar kunci motor jangan sampai lupa dimotor. Kasus pencurian sepeda motor banyak terjadi akibat kelalaian dari pemilik motor sendiri.  "Jangan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi. Kejahatan itu muncul karena ada peluang dan niat. Meskipun ada niat kalau tidak ada peluang, pelaku kejahatan berpikir panjang untuk beraksi," tandasnya. 7 k17, pol