Pariwisata Bali Kian Tangguh Lewat Tantangan

Salah satu hikmahnya, setidaknya Pulau Seribu Pura ini semakin kreatif dalam mengemas ‘jualan’ sektor pariwisata. Misalnya Bali semakin rajin mempromosikan desa wisata-desa wisata yang ada di wilayahnya. Satu hal yang boleh jadi sebelum Covid belum digarap secara serius. Provinsi Bali memiliki sedikitnya 238 desa wisata (Dewi). Jumlahnya meningkat selama pandemi Covid-19.

Jumlah desa wisata terbanyak ada di Kabupaten Buleleng dengan 75 desa, sementara di Tabanan 25 desa, Badung 17 desa, Gianyar 32 desa, Klungkung 19 desa, Bangli 31 desa, Karangasem 26 desa, Denpasar enam desa, dan Jembrana tujuh desa. Di antara ratusan ‘Dewi’ yang dimiliki Bali, beberapa di antaranya sudah populer di kalangan wisatawan. Bahkan, ada desa wisata yang namanya sudah mendunia, seperti Desa Wisata Penglipuran. Ini tentu saja potensi yang tidak bisa dianggap kecil dalam ikut memberikan kontribusi pada bangkitnya perekonomian Bali.

Pulihnya pariwisata Indonesia juga sangat dipengaruhi banyak event digelar selama 2022. MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 18-20 Maret jadi momentum penting kebangkitan pariwisata. Pemerintah menghapus aturan karantina dan tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan, membuat banyak wisatawan datang menyaksikan MotoGP. Kepercayaan Dunia kepada Indonesia untuk menghelat pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali memberikan dampak besar dalam pemulihan sektor pariwisata tanah air. Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan KTT G20 memberikan multiplier effect di industri pariwisata mulai dari hulu ke hilir.

Mulai dari transportasi darat, laut, udara, biro perjalanan, perhotelan, sampai restoran semuanya terdampak positif. Hal ini pun mendorong terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baru yang berkualitas. “Sektor UMKM juga merasakan dampaknya seperti objek wisata, pemandu wisata, kuliner daerah setempat, kerajinan, serta cenderamata,” ujar Menparekraf.

"Pertemuan seperti G20 ternyata terbukti telah menciptakan geliat ekonomi. G20 sendiri menyumbangkan secara langsung US$ 533 juta atau sekitar Rp 7,4 triliun, dan menciptakan langsung 40.000 tenaga kerja," ungkap Sandiaga Uno dikutip dari cnbcindonesia.com.

Namun di saat gairah wisman dan wisdom menunjukkan tren meningkat ke Bali, ada sejumlah tantangan yang bisa menjadi blunder. Misalnya mahalnya tiket pesawat.

Keputusan Kementerian Perhubungan mengizinkan maskapai menaikkan tarif hingga 15% dari batas atas untuk pesawat jenis jet dan 25% dari tarif batas atas untuk pesawat udara jenis propeller atau baling-baling jelas menjadi pukulan berat pariwisata yang belum sepenuhnya berdiri tegak usai mati suri dua tahun.

Pengamat bisnis penerbangan Gatot Raharjo menyorot sikap pemerintah yang dianggap tak berdaya menghadapi pihak maskapai selaku operator penerbangan. "Ini bukti kalau pemerintah regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan kalah dengan operator terutama yang swasta," katanya

Selain itu disahkannya RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi KUHP baru sempat menjadi sandungan ketika sejumlah wisatawan yang hendak ke Labuan Bajo membatalkan diri karena khawatir dengan pasal zina yang ada dalam KUHP baru, utamanya Pasal 411 KUHP berbunyi: (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Meski pemerintah gencar melakukan sosialisasi bahwa hal itu tidak diberlakukan untuk tamu-tamu wisatawan, menurut Direktur Utama InJourney Dony Oskaria, yang perlu dipahami adalah industri pariwisata banyak pesaingnya. Ia menuturkan, banyak pihak yang ingin menjatuhkan sektor wisata Indonesia. Dengan demikian jangan sampai hadirnya KUHP baru ini dimanfaatkan pihak kompetitor agar wisatawan membatalkan perjalanannya ke Indonesia.

Tantangan lain yang juga tidak bisa disepelekan adalah bencana alam. Musibah banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Bali setiap musim hujan tiba menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah agar ke depannya  sebagai destinasi wisata, Bali bukan saja mampu menjual keindahan, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Jangan lupa, pesta demokrasi pada tahun 2024 untuk menentukan pemilihan DPD, DPR, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden tentu saja harus diantisipasi agar tidak merusak perjuangan banyak pihak yang telah berjuang keras demi bangkitnya kembali sektor pariwisata. Maka, menggelar pesta demokrasi secara aman dan kondusif bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah (Komisi Pemilihan Umum), Partai Politik dan para politikus semata, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh bangsa ini untuk saling berpartisipasi agar pesta demokrasi berlangsung aman, tertib dan terkendali.

Semoga efek Pandemi covid-19 yang sempat memporakporandakan ekonomi dunia dan Bali khususnya, membuat bangsa ini menjadi lebih dewasa dan lebih bijak untuk ikut membangun negeri ini menjadi lebih baik ke depannya. *