Pinjaman KUR Rp 25 Juta Tanpa Agunan
Menteri BKPM ingatkan perbankan agar permudah UMKM dapat KUR
JAKARTA, NusaBali - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memperingatkan kepada perbankan agar memudahkan pengurusan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
Apalagi pemerintah telah memberikan jaminan peminjaman dana KUR kepada UMKM sebesar Rp 25 juta tanpa agunan.
Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMK Perseorangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/12).
"Kredit tanpa agunan, tanpa jaminan, BRI hati-hati jangan sampai minta kredit Rp 25 juta pakai jaminan karena pemerintah sudah menjamin itu minimal Rp 25 juta kredit tanpa agunan," ucapnya dilansir kompas.com.
Sementara itu, Bahlil menyebutkan penyaluran KUR mencapai Rp 6.000 triliun. Sedangkan penyaluran KUR bagi UMKM pada 2021, tidak melebihi 18 persen atau sekitar Rp 1.127 triliun.
Dari total penyaluran kredit tersebut, Bahlil menilai pihak perbankan belum menyokong penuh bagi UMKM untuk berkembang lebih besar.
"Inilah yang menurut Kementerian investasi dan Kementerian UMKM, perbankan belum adil dalam mendorong UMKM menjadi pemain nasional kita," katanya.
Oleh sebab itu, untuk mendukung UMKM lebih berkembang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun ini menyalurkan dana subsidi KUR sebesar Rp 375 triliun.
"Bunga perbankan untuk usaha kecil harusnya itu di atas 10 persen, tetapi pemerintah hadir untuk mensubsidi tinggal 6 persen," ucap Bahlil.
Sebelumnya, P Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan memperkuat UMKM melalui program KUR. Jokowi mengaku senang dengan respon positif dari para pelaku UMKM dalam memanfaatkan program KUR tersebut.
"Kredit usaha rakyat KUR total sudah 39,4 juta UKM yang memanfaatkan ini dan saya senang sekarang ada model KUR klaster ini, benar memang harus diklasterkan," ujar Presiden.
Jokowi mengungkapkan, model KUR klaster dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku UMKM dengan adanya kejelasan mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, model KUR klaster juga memudahkan bank ataupun lembaga non bank lainnya dalam mengelola pinjaman per klaster.
Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menilai KUR klaster merupakan solusi terbaik untuk mendorong UMKM naik kelas.
“KUR klaster yang digagas oleh Presiden adalah solusi terbaik untuk menjawab tantangan yang ada. Jawaban atas tantangan untuk menaikkan kelas UMKM dan jawaban atas tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku ekonomi penopang signifikan PDB Indonesia,” katanya dalam keterangan di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis.
Ajib menyebut sebagai sektor yang menopang lebih dari 61,97 persen PDB nasional, UMKM mempunyai paling tidak empat masalah mendasar mulai dari literasi keuangan yang rendah hingga kualitas SDM dan teknologi.
“Pemahaman para pelaku ekonomi sektor ini cenderung belum mengerti tentang laporan keuangan, pentingnya pencatatan dan administrasi, serta sistem manajemen keuangan,” katanya.
Namun, Ajib mengatakan dengan keterbatasan yang ada, UMKM tetap bisa berjalan dan terus tumbuh, baik dari sisi jumlah pelakunya maupun diversifikasi usahanya.
Selanjutnya, Ajib berharap implementasi KUR klaster bisa berjalan dengan baik didukung industri keuangan sebagai penyalur serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas. 7
Komentar