Dr Suardana : Pariwisata Harus Biayai Bali Secara Holistik

Suardana berkomitmen bakal mengawal kepentingan Bali secara holistik ketika dipercaya mewakili rakyat Bali di Senayan pada Pemilu 2024. “Pariwisata Bali harus diproyeksikan bisa membiayai seluruh kepentingan masyarakat Bali. Mulai sektor pendidikan, kesehatan, sampai merawat adat dan budaya yang selama ini menjadi daya tarik pariwisata,” ujar Suardana saat simakrama dengan awak redaksi Harian Umum NusaBali, di Jalan Hayam Wuruk, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Jumat (27/1) sore.  Saat bertandang ke Harian NusaBali, Suardana diterima jajaran redaksi yang dipimpin Pemimpin Redaksi I Ketut Suardana.

Suardana yang sempat bergabung dengan Harian Umum NusaBali sebagai wartawan pada tahun 2002 silam mengatakan, Bali tidak hanya memerlukan infrastruktur sebagai pendukung pariwisata. Sementara sektor lainnya terabaikan. “Masyarakat Bali saat ini  harus merawat tradisi dan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Satu sisi dapur juga harus mengepul. Sekarang penghasilan Krama Bali habis alias pas-pasan hanya untuk merawat budaya saja. Sementara untuk biaya pendidikan malah nggak ada, hal ini bisa menjadi ancaman bagi SDM kita kedepan,” jelas mantan Ketua KPU Buleleng periode 2013-2018 yang juga akademisi ini.

Menurutnya, keunggulan pariwisata Bali yang empat dekade, belum maksimal memberikan pemerataan ekonomi masyarakat. “Gagasan ini yang saya kawal. Pariwisata harus mampu membiayai kepentingan masyarakat Bali secara keseluruhan. Harus holistik lah. Pendidikan murah, kesehatan yang terjamin, sehingga Krama Bali itu benar-benar sejahtera dan bahagia,” ujar Suardana.

Sementara untuk pertarungan ke DPD RI, Suardana mengakau persaingan sangat ketat. Dia ingin tampilkan persaingan yang sehat, sehingga dirinya juga tak sungkan dan gengsi berkomunikasi dengan bakal calon DPD RI lain. “Saya komunikasi dengan kawan-kawan bakal calon yang lain juga, bahwa duduk di DPD RI adalah kebanggaan dan berjuang sama-sama untuk kepentingan Bali. Saya ingin menciptakan kompetisi yang sehat,” ujarnya.

Soal jabatan DPD yang terkesan selama ini tidak ada kewenangan seperti jabatan DPR RI, Suardana membantah. “Tergantung siapa personal yang duduk di DPD itu. Ya kita harus komunikasikan kepentingan Bali dengan pusat secara maksimal,” ujar Suardana. *nat