nusabali

Penyedia Jasa Lumba-Lumba Bahas Tarif

  • www.nusabali.com-penyedia-jasa-lumba-lumba-bahas-tarif

SINGARAJA, NusaBali
Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menggelar pertemuan dengan kelompok angkutan wisata lumba-lumba Pantai Lovina dan Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Buleleng, Senin (30/1) di kantor Tourism Information Centre (TIC) Pantai Penimbangan, Desa Baktiseraga, Kecamatan/Kabupaten Buleleng.

Rapat koordinasi ini digelar untuk menyesuaikan tarif wisata menonton lumba-lumba di kawasan Pantai Lovina, Buleleng. Sebagaimana diketahui, tarif penyedia jasa mengantar wisatawan untuk menonton lumba-lumba ini berbeda-beda. Ada yang mematok tarif Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu.

Kepala Dinas Pariwisata Gede Dody Sukma Oktiva Askara menyebutkan, disepakati bahwa tarif untuk kelompok angkutan wisata baik dari pemesanan darinb maupun dari pihak hotel agar disesuaikan. Tentunya dengan syarat memberi keamanan bagi wisatawan dengan kesepakatan tata kelola wisata yang lebih baik.

Dody menjelaskan tarif wisata menonton lumba-lumba berkaitan dengan pelayanan dan keamanan wisatawan yang disiapkan oleh para pemandu wisata sendiri. Adanya persaingan harga yang kurang sehat menjadi kekhawatiran terkait keselamatan, kenyamanan para wisatawan yang melihat lumba-lumba ini akan berkurang.

"Melalui pertemuan ini dibahas bagaimana hal-hal prinsip yang harus diakukan dalam rangka menata kelola wisata dolphin agar lebih baik," ujarnya.

Kata Dody, pihaknya bersama stakeholder terkait akan membuat kesepakan bersama mengenai regulasi tarif, standar keamanan, hingga pelestarian. Termasuk sanksi yang akan diberikan kepada penyedia jasa baik dari kelompok atau pengusaha yang melanggar regulasi itu.

Menurutnya, hal itu penting untuk menghindari persaingan yang kurang sehat. Juta untuk mengelola ekosistem wisata agar berjalan berkelanjutan.

"Kami sudah sepakati dan akan membuat regulasi dengan bersinergi bersama pigak-pihak terkait. Kami targetkan bulan Maret ini sudah ada kesepakatan antara para kelompok penyedia jasa dari segi tata kelola, manajer, standar kenyamanan dan keselamatan wisatawan, termasuk tarifnya," imbuh Dody.

Adapun untuk wisata keberlanjutan, akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun. Peraturan itu memuat ekosistem bahari, yang di dalamnya akan mengatur tentang wisata bahari seperti wisata menonton lumba-lumba, wisata selam untuk melihat terumbu karang, dan yang lainnya.

"Ini perlu dijaga dan rawat bersama sehingga dengan tata kelola lebih baik. Kami harapkan wisata lumba-lumba keberlanjutannya tetap terjaga dengan baik," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris BPC PHRI Kabupaten Buleleng Gede Sukayasa, menyebutkan pembahasan mengenai rencana tata kelola wisata lumba-lumba ini merupakan salah satu langkah awal untuk meningkatkan pariwisata menonton lumba-lumba yang merupakan ikon wisata di Buleleng.

Tata kelola ini akan menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung dan khususnya penyedia jasa wisata dolphin tersebut. "Bukan hanya dari sisi pengusaha saja, masyarakat pun dengan tata kelola yang lebih bagus akan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan menemukan solusi yang bagus untuk semua pihak," jelasnya.

Made Mudana, perwakilan penyedia jasa wisata lumba-lumba dsri Kelompok Segara Gunung Desa Pemaron merespon positif upaya tersebut. Diharapkan wisata lumba-lumba yang telah berjalan sehak lama bisa semakin baik, salah satunya terkait penyesuaian tarif wisata menonton lumba-lumba agar disepakati bersama antar pelaku wisata.

Kemudian kesadaran pelaku wisata untuk menjaga eksoistem lumba-lumba agar tetap lestari. Menurutnya, selama ini pelaku wisata masih belum cukup mendapat informasi terkait hal itu. "Ini penting sekali bagi kami dan semoga menjadi langkah awal membenahi tata kelola pelaksanaan angkutan dolphin agar tetap berjalan dan berkesinambungan," harapnya. *mz

Komentar