Warga Mampu Masuk Daftar Kemiskinan Ekstrem

Pasalnya setelah dilakukan pengecekan, mereka tergolong dalam kategori mampu. Temuan Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng ini dilakukan selama proses verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem. Temuan lain adalah masuknya orang yang sudah meninggal dunia dalam daftar, sedangkan kasus lainnya adalah warga yang tidak bisa ditemukan alamatnya.

Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra mengatakan, Dinas Sosial bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah melakukan validasi data sejak Rabu (1/2) lalu. Dari total 5.314 orang yang dinyatakan  sebagai masyarakat miskin ekstrem, 552 orang diantaranya sudah diverifikasi dan divalidasi ke lapangan.

"Hasil pendataan ditemukan 41 orang sudah mampu, 3 orang meninggal duni, tidak ditemukan 1 orang, 394 orang masuk kategori fakir miskin dan hanya 113 jiwa yang tervalidasi sebagai masyarakat miskin ekstrem, " jelas Kariaman saat Rapat Koordinasi Akselerasi Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem yang diselenggarakan di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Jumat (3/2).

Dia pun mengatakan data masih sangat dinamis dan berpeluang tinggi ada penambahan lagi, hingga seluruh data kemiskinan ekstrem di Buleleng tuntas diverifikasi dan divalidasi. Kariaman pun menargetkan pendataan akan selesai pada tanggal 25 Februari mendatang.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menargetkan kemiskinan ekstrem di Buleleng sudah tuntas dalam enam bulan ke depan. Dia menginstruksikan Dinas Sosial melakukan pendataan by name by address, untuk merealisasikan program pemerintah tepat sasaran.  "Saya minta lakukan pendataan by name by address, sehingga tidak ada program bantuan yang tidak tepat sasaran," tegas Lihadnyana.

Selain itu seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan bantuannya sesuai dengan data dari Dinas Sosial. Sehingga program bantuan pemerintah yang direalisasikan sejumlah SKPD tidak ada yang tumpang tindih. "Nanti Dinas Sosial berikan datanya ke dinas lain supaya bisa dianggarkan sesuai dengan data yang benar," jelas Lihadnyana yang juga masih aktif menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini. *k23