Pengelolaan RS Sanglah Agar Dialihkan ke Provinsi

DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali berupaya mendekati Pemerintah Pusat agar pengelolaan Rumah Sakit Umum Pusat  (RSUP) Sanglah Denpasar diserahkan ke Provinsi Bali. Selain meminta pengalihan pengelolaan, wakil rakyat Bali ini juga meminta persoalan parkir di rumah sakit ini supaya dibenahi karena sering dikeluhkan masyarakat.

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry langsung memimpin rombongan Komisi II dan Komisi IV ke Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Selasa (30/5).

Adi Wiryatama saat dihubungi kemarin, mengatakan, DPRD Bali akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan RSUP Sanglah dan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi.

“Hari ini kita sudah konsultasi dan berbicara dengan Pusat soal RSUP Sanglah. Nanti kita lakukan kajian dan buat rekomendasi Dewan kepada Kementerian Kesehatan RI terkait dengan pengelolaan RSUP Sanglah,” ujar politisi PDIP yang Bupati Tabanan dua periode ini.

Adi Wiryatama menyebut masalah kesehatan di Bali saat ini merupakan persoalan kebutuhan penting masyarakat, selain pendidikan. Menurutnya, usulan supaya pengelolaan RSUP Sanglah dialihkan ke Pemprov Bali ada signal positif. Tinggal dibuat kajian dan disampaikan ke Pemerintah Pusat. “Pusat merespons dengan positif dan kita diminta membuat kajian. Ya kita segara ambil langkah-langkah. Karena persoalan kesehatan ini penting. RSUP Sanglah adalah rumah sakit terbesar di Bali. Selain itu Bali sebagai daerah pariwisata perlu memiliki fasilitas kesehatan yang memadai,” tegas Adi Wiryatama.

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menambahkan dalam upaya mendekatkan rentang kendali pelayanan kesehatan di daerah, pengelolaan RSUP Sanglah diminta dialihkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemprov Bali. “Ini untuk memperpendek keputusan terkait pelayanan serta meningkatkan peran otonomi daerah. Sekarang tinggal tindaklanjutnya saja antara Pemprov Bali dan Pusat. Kami akan kawal proses ini,” kata Sugawa Korry.

Polisi Partai Golkar ini menyebutkan saat ini persoalan-persoalan klasik di RSUP Sanglah banyak yang belum tertangani. “Seperti masalah parkir kendaraan, kemudian keputusan-keputusan soal pelayanan pasien, BPJS dan peningkatan pelayanan di RSUP Sanglah sebagai rumah sakit terbesar di Bali. Ini tujuan kita supaya ada pengalihan kewenangan,” tegas pejabat asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.
 
Sementara Ketua Komisi II I Ketut Suwandhi menambahkan, dalam beberapa kali masa reses (penyerapan aspirasi) yang dilakukan pihaknya ke tengah-tengah masyarakat, masalah parkir di RSUP Sanglah kerap dikeluhkan. “Setiap kita reses masalah parkir di sana (RSUP Sanglah) jadi keluhan warga kepada kami,” ujar pria yang akrab dipanggil ‘Jenderal Kota’ ini.
 
Suwandhi mengatakan, dalam penyelesaian di RSUP Sanglah ini, Pemprov Bali, DPRD Bali dan Pemerintah Pusat duduk bersama.   “Keluhan parkir di RS Sanglah ini sudah masalah lama yang disampaikan. Namun aspirasi masyarakat ini sampai sekarang belum ada solusinya. Ya memang harus ada keputusan tegas, karena persoalan-persoalan di (RSUP) Sanglah. Mulai parkir dan layanan-layanan kepada masyarakat supaya bisa ditingkatkan. Pemprov, Pusat dan DPRD Bali harus terlibat menyelesaikan,” tegas politisi Golkar asal Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara ini. *nat