Tidak Sendiri di Pemerintahan, PDIP Sayangkan Ada yang Hobi Impor Pangan

Akibat adanya platform yang berbeda, Hasto menyayangkan adanya pihak yang hobi mengimpor pangan dalam pemerintahan. Padahal, jika Indonesia mempunyai semangat berdaulat di bidang pangan, maka impor tidak diperlukan lagi.

"Jadi dari hulunya, kalau kita punya spirit Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan, Indonesia bisa berdikari di bidang pangan maka tanpa melalui impor kita bisa memproduksi pangan oleh anak bangsa, petani-petani Indonesia," kata Hasto dalam sambutannya di Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).

Hasto menyampaikan cerita Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, pemerintahan hari ini mewakili banyak kepentingan. Menurut Hasto, terlalu banyak partai yang ada di pemerintahan. Untuk itu, PDIP tidak bisa membentuk pemerintahan sendiri karena kekuatannya belum cukup.

Lantaran ada partai-partai yang banyak di pemerintahan, lanjut Hasto, maka muncul platform masing-masing. Hasto lantas menyinggung adanya partai yang hobi melakukan impor. Bahkan, dia menyinggung sejumlah hal kasus korupsi.

"Ada partai yang hobi mengimpor pangan. Beberapa waktu lalu yang namanya minyak goreng saja ada yang dikorupsi, yang namanya garam ada yang dikorupsi saudara-saudara sekalian. Betul?" kata Hasto, yang dijawab secara kompak ‘betul’ oleh peserta.

Padahal, lanjut Hasto, Indonesia bisa memanfaatkan wilayahnya. Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang curah hujannya rendah, bisa untuk memproduksi garam lewat penguapan. "Yang namanya daerah NTT itu curah hujannya rendah. Untuk merancang pabrik garam, ini sederhana prosesnya. Hanya penguapan saja sudah jadi garam itu," terang Hasto.

Sementara Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengingatkan tentang pesan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno soal Konsep Trisakti. Dia kemudian menyebut satu konsep dalam Trisakti adalah kedaulatan yang harus diwujudkan dalam sektor pangan.

“Kita harus betul-betul bisa menghasilkan di bidang pangan, harus betul-betul berdaulat di bidang pangan. Beliau sampaikan begini, jangan sampai kita harus minta tolong, beli beras dari bangsa-bangsa tetangga. Jangan sampai. Karena apa? Kata beliau, beras dan pangan masalah hidup mati suatu bangsa," papar Djarot.

Hanya saja, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kedaulatan pangan di Indonesia belakangan ini jauh dari kenyataan. Sebab, tanah air justru menjadi negara pengimpor beras hingga kedelai.

"Paling tinggi impor kita di pangan itu gandum. Kedelai kita masih impor. Kedelai, beras, kacang tanah, jagung, dan ubi jalar pun kita impor. Tadi disampaikan Pak Sekjen (PDIP Hasto Kristiyanto, red), ada partai yang inginkan kita terus impor. Ini yang harus kita hentikan," tegas Djarot.

Djarot mengatakan, PDIP secara prinsip menolak kebijakan impor bahan pangan karena kebijakan itu menjadi perjuangan ideologis partai. "PDIP menolak impor. Inilah perjuangan ideologis kita bagaimana kita bisa membangun kedaulatan. Ini amanat ideologi," imbuh Djarot. *k22