Pakar Otonomi Daerah Berbagi Pengalaman di Bali, 'Otda' Jangan Sampai Hadirkan Raja Kecil’
DENPASAR, NusaBali
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Presiden i-Otda (Institut Otonomi Daerah) Prof Dr Drs Djohermansyah Djohan MA, menyatakan untuk menghindari tumpang tindih antara kepentingan lokal atau daerah dan kepentingan-kepentingan pemerintah pusat terkait otonomi daerah, kuncinya adalah jaga keseimbangan kepentingan lokal dan nasional.
“Jangan juga otonomi daerah lantas menghadirkan ‘raja-raja kecil’, jika dimaknai secara berlebihan,” kata Prof Dr Drs Djohermansyah Djohan MA dalam Seminar dan Bedah Buku ‘Koki Otonomi, Kisah Anak Sekolah Pamong’, di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (10/2).
Seminar tersebut diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Bali. Buku yang dibedah berkisah tentang sosok pakar otonomi daerah Prof Dr Drs Djohermansyah Djohan MA atau yang sering disapa Prof Djo.
Prof Djo mengungkapkan buku tersebut berisikan pelajaran hidup dan karier yang dijalaninya yang dimulai dari beberapa kota di Sumatera Barat hingga akhirnya sampai ke Jakarta.
Prof Djo menjelaskan, buku ini ditulis untuk mengisi kekosongan buku biografi tokoh pemerintahan. Juga berisi pengalamannya menyaksikan dan merasakan perjalanan desentralisasi pemerintahan sejak era Soekarno. Hingga melanglang buana dan terlibat dalam tim perumus sejumlah produk hukum terkait otonomi daerah.
“Kita sebagai pamong, harus mengayomi semua dengan ikhlas. Pamong harus berkecimpung di bidang yang dipahami dan dimengerti dunia itu,” kata Prof Djo.
Dia juga menyinggung soal otonomi daerah yang banyak jadi isu hangat dan diperbincangkan di daerah. Di mana seringkali terjadi tumpang tindih, antara kepentingan lokal atau daerah dan kepentingan-kepentingan pemerintah pusat.
“Kuncinya adalah seimbangkan kepentingan lokal dan nasional. Jangan juga otonomi daerah lantas menghadirkan ‘raja-raja kecil’, jika dimaknai secara berlebihan,” katanya.
“Otonomi daerah diibaratkan menggenggam anak ayam. Terlalu kencang kita genggam akan mati, namun jika direnggangkan genggamannya akan lari. Jadi desentralisasi harus balance agar kepentingan nasional tetap terpenuhi dan kepentingan lokal bisa berjalan,” imbuhnya.
Sekretaris IKAPTK Provinsi Bali I Made Rentin menyampaikan melalui kegiatan ini pihaknya ingin mendapat pencerahan mengenai isu-isu otonomi daerah. Rentin yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, ini juga mengharapkan kiat dan sharing pengalaman dari Prof Djo.
“Juga terkait kondisi politik yang menghangat belakangan ini jelang pesta demokrasi 2024 dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah tahun ini, termasuk di Bali,” ujar Rentin.
Rentin juga sangat mengharapkan masukan Prof Djo yang memulai kariernya dari eselon V dengan pangkat ll B hingga menduduki eselon I sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan pangkat golongan ruang IV/e.
“Masukan-masukan berharga dari Prof Djo juga sangat kami harapkan untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi di masyarakat kami, terkait desa dan desa adat di Bali,” imbuh Rentin.
Seminar dan bedah buku ‘Koki Otonomi, Kisah Anak Sekolah Pamong’ tersebut, selain dihadiri perwakilan staf di Pemprov Bali, juga dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Bali serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Hadir pula sekretaris daerah kabupaten/kota se-Bali, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Bali. *cr78
Komentar