Pemerintah Didesak Bangun Tanggul dan Senderan Sungai Pasca

SINGARAJA, NusaBali

Anggota DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mendesak pemerintah membangunkan infrastruktur yang paten untuk mengantisipasi banjir bandang di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Sebab kondisi topografi bagian hulu Desa Banyupoh di kawasan hutan merupakan daerah lembah yang menjadi tempat penampungan air hujan dari bukit-bukit di sekelilingnya. Jika tidak segera ditanggulangi, bencana yang sama diyakininya akan terulang kembali.

Menurut catatan NusaBali, bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Banyupoh tidak hanya pada, Sabtu (11/2) saja. Namun bencana yang sama dengan skala yang besar juga terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2016 lalu. Kerusakan yang diakibatkan banjir bandang ini pun hampir sama. Tidak hanya rumah yang terendam lumpur, namun juga berdampak pada kerusakan pura dan juga lahan milik warga.

“Penyebab banjir bandang yang selalu terjadi di puncak musim penghujan ini, karena memang keadaan alam, bukan karena illegal logging. Selain itu hutan di atas Pura Taman Belatung juga posisinya lembah yang menjadi daerah tumpahan dan tampungan air hujan dari hutan-hutan sekitarnya,” ucap Ngurah Arya, saat ditemui usai membagikan bantuan paket beras kepada korban bencana, Minggu (12/2).

Ketua Fraksi PDIP DPRD Buleleng ini juga mengungkapkan belajar dari pengalaman masa lalu dengan jenis bencana yang sama, warga Desa Banyupoh sudah sangat peduli terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Banyaknya ranting dan dahan kayu yang hanyut terbawa air bah dari pohon-pohon kayu yang lapuk.

Atas kondisi ini, pemerintah didorongnya untuk melakukan pemetaan dan mengkaji secara detail untuk penanganan ke depannya. Ngurah Arya menyebut salah satu solusi mengantisipasi banjir bandang kembali terjadi dengan memperbaiki aliran sungai yang memiliki tikungan tajam. “Kami juga akan memfasilitasi dan mengumpulkan masyarakat yang memiliki lahan di sempadan sungai khususnya di daerah tikungan sungai. Kalau bisa itu diluruskan untuk menghindari banjir. Daripada terus merugi seperti musibah saat ini dan banyak tanah yang hilang, lebih baik dikorbankan untuk kebaikan ke depannya,” imbuh anggota DPRD Buleleng asal Dapil Gerokgak ini.

Selain itu di sempadan Sungai Banyupoh disebutnya memerlukan bangunan senderan yang permanen. Sebab bantuan selama ini dari pemerintah berupa pemasangan batu bronjong ternyata tidak cocok untuk aliran sungai dengan arus deras.

Di daerah hulu tepat di lembah kawasan hutan, juga perlu dibuatkan tanggul. Dengan begitu air dan lumpur yang melimpah dari hutan di sekelilingnya tertampung di sana. Dalam kurun waktu lama, daerah tampungan ini bisa ditanami pohon dan menjadi daerah resapan air. “Saya rasa kalau pembenahan di hulu dan hilir ini bisa dilakukan, dalam waktu 5-10 tahun ke depan, Banyupoh pasti berubah dari kondisi saat ini,” jelas Ngurah Arya.

Sementara itu Perbekel Banyupoh, Ketut Bijaksana dikonfirmasi terpisah Senin (13/2) mengatakan saat ini dari 50 KK terdampak bencana jumlah kerugian material yang terdata sementara mencapai Rp 377,90 juta. Kerugian material itu diakumulasi dari kerusakan rumah, tembok pagar, hewan ternak hingga putusnya pipa kelompok-kelompok pengelola air.

“Saat ini warga kami sedang memperbaiki pipa-pipa air dari sumur bor di masing-masing kelompok. Karena kemarin banyak pipa yang hanyut. Sementara itu air bersih kami bekerjasama dengan PDAM Buleleng untuk keperluan MCK saja dulu,” ungkap Bijaksana. *k23