Bali Terancam Krisis Guide Bahasa Mandarin
Dari 1.381 anggotanya sebanyak 1.053 belum terkonfirmasi perpanjangan lisensi
DENPASAR, NusaBali
Industri pariwisata Bali yang terpaksa ‘mati suri’ selama dua tahun akibat pandemi Covid-19 berdampak pada kelangsungan profesi guide bahasa Mandarin di Bali. Profesi pramuwisata yang satu ini banyak ditinggalkan para guide yang beralih ke pekerjaan lain demi menghidupi keluarganya. Kini, setelah dunia pariwisata bergairah lagi, Bali terancam krisis guide bahasa Mandarin, karena sebagian besar belum terkonfirmasi melakukan perpanjangan lisensi.
Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI) Bali sendiri sudah melakukan pendataan ulang pramuwisata, terutama pramuwisata atau tour guide berbahasa Mandarin. Hal tersebut mengantisipasi aktivitas kepramuwisataan, menyusul rencana akan kedatangan wisatawan Tiongkok, pada Maret depan.
Data sementara dari DPD HPI Bali, jumlah tercatat guide Bahasa Mandarin di HPI Bali, sebanyak 1.381 orang. Guide berbahasa Mandarin ini merupakan bagian dari keseluruhan jumlah pramuwisata 6.166. Jumlah tersebut berasal dari data sebelum pandemi Covid-19.
Terkait pendataan ulang tersebut, Divisi Bahasa Mandarin melakukan polling. Hasil sementara 328 pramuwisata Bahasa Mandarin sudah memberi konfirmasi. Dari jumlah itu
hanya 167 orang lisensinya masih berlaku, 161 orang yang lisensinya sudah lewat. Sisanya 1.053 belum ada konfirmasi.
Kepala Sekretariat HPI Bali, I Gusti Agus Surya Kusyanta menjelaskan, nomor telepon maupun alamat yang berubah, menjadi kendala dalam pendataan.
“Ada nomor teleponnya yang sudah berganti, sehingga sulit dihubungi. Atau pulang kampung akibat pandemi dulu,” ujar Agus Kusyanta.
Menambah, imbauan Ketua DPD HPI I Nyoman Nuarta, para guide, terutama guide Mandarin agar memperpanjang lisensi. Diharapkan mereka, para guide pro aktif menghubungi sekretariat HPI atau divisinya.
Jumlah seluruh anggota HPI Bali tercatat 6.166 berasal dari 11 divisi/bahasa. Termasuk divisi Bahasa Mandarin. Untuk sementara, di luar Bahasa Mandarin, relatif belum ada kendala.
Untuk diketahui pramuwisata Bahasa Mandarin tidak sedikit yang berasal dari luar daerah. Contohnya dari 167 jumlah yang yang terkonfirmasi lisensinya aktif, 83 orang beralamat di luar. Demikian juga yang mengkonfirmasi lisensinya masa berlakunya lewat 161 orang, sebanyak 107 beralamat di luar daerah Bali. Diantaranya dari Medan, Sumatera Utara.
Kini menyusul rencana akan ramainya kedatangan wisman Tiongkok itulah, DPD HPI Bali melakukan pendataan ulang para pramuwisata berbahasa Mandarin.
Industri pariwisata Bali yang terpaksa ‘mati suri’ selama dua tahun akibat pandemi Covid-19 berdampak pada kelangsungan profesi guide bahasa Mandarin di Bali. Profesi pramuwisata yang satu ini banyak ditinggalkan para guide yang beralih ke pekerjaan lain demi menghidupi keluarganya. Kini, setelah dunia pariwisata bergairah lagi, Bali terancam krisis guide bahasa Mandarin, karena sebagian besar belum terkonfirmasi melakukan perpanjangan lisensi.
Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI) Bali sendiri sudah melakukan pendataan ulang pramuwisata, terutama pramuwisata atau tour guide berbahasa Mandarin. Hal tersebut mengantisipasi aktivitas kepramuwisataan, menyusul rencana akan kedatangan wisatawan Tiongkok, pada Maret depan.
Data sementara dari DPD HPI Bali, jumlah tercatat guide Bahasa Mandarin di HPI Bali, sebanyak 1.381 orang. Guide berbahasa Mandarin ini merupakan bagian dari keseluruhan jumlah pramuwisata 6.166. Jumlah tersebut berasal dari data sebelum pandemi Covid-19.
Terkait pendataan ulang tersebut, Divisi Bahasa Mandarin melakukan polling. Hasil sementara 328 pramuwisata Bahasa Mandarin sudah memberi konfirmasi. Dari jumlah itu
hanya 167 orang lisensinya masih berlaku, 161 orang yang lisensinya sudah lewat. Sisanya 1.053 belum ada konfirmasi.
Kepala Sekretariat HPI Bali, I Gusti Agus Surya Kusyanta menjelaskan, nomor telepon maupun alamat yang berubah, menjadi kendala dalam pendataan.
“Ada nomor teleponnya yang sudah berganti, sehingga sulit dihubungi. Atau pulang kampung akibat pandemi dulu,” ujar Agus Kusyanta.
Menambah, imbauan Ketua DPD HPI I Nyoman Nuarta, para guide, terutama guide Mandarin agar memperpanjang lisensi. Diharapkan mereka, para guide pro aktif menghubungi sekretariat HPI atau divisinya.
Jumlah seluruh anggota HPI Bali tercatat 6.166 berasal dari 11 divisi/bahasa. Termasuk divisi Bahasa Mandarin. Untuk sementara, di luar Bahasa Mandarin, relatif belum ada kendala.
Untuk diketahui pramuwisata Bahasa Mandarin tidak sedikit yang berasal dari luar daerah. Contohnya dari 167 jumlah yang yang terkonfirmasi lisensinya aktif, 83 orang beralamat di luar. Demikian juga yang mengkonfirmasi lisensinya masa berlakunya lewat 161 orang, sebanyak 107 beralamat di luar daerah Bali. Diantaranya dari Medan, Sumatera Utara.
Kini menyusul rencana akan ramainya kedatangan wisman Tiongkok itulah, DPD HPI Bali melakukan pendataan ulang para pramuwisata berbahasa Mandarin.
Ketua DPD HPI Bali I Nyoman Nuarta mengatakan tujuan pendataan antara lain memastikan jumlah pramuwisata yang aktif berikut status lisensi atau surat izin, yang disebut Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata(KTPP).
Lisensi diberikan oleh Gubernur Bali, melalui Dinas Pariwisata, sebagai legalitas dan kompetensi seseorang melakukan profesi kepemanduan. Lisensi atau KTPP berbeda dengan Kartu Tanda Anggota(KTA) yang dikeluarkan oleh HPI selaku induk asosiasi.
“Jadi pramuwisata HPI, mengantongi punya dua kartu, yang satu lisensi dan yang satu lagi KTA,” jelasnya. Untuk itu, Nuarta meminta pramuwisata yang lisensinya sudah berakhir masa berlakunya, agar cepat memperpanjangnya. Dengan perpanjangan lisensi tersebut, maka pramuwisata terjamin legalitasnya melakukan profesi mengguiding. Sebaliknya, bila tanpa lisensi atau lisensinya sudah lewat, tentu statusnya ilegal.
Lebih lanjut disampaikan biro perjalanan wisata (BPW) wajib mempekerjakan pramuwisata yang mengantongi lisensi. Karena itulah, sehubungan dengan rencana kedatangan wisman Tiongkok, pramuwisata Bahasa Mandarin yang masa berlakunya sudah habis, agar segera memperpanjang.
"Sehingga, ketika wisman Tiongkok ramai nanti datang, tidak ada kendala dalam melakukan kepemanduan," kata Nuarta yang juga pengacara tersebut. *K17
Lisensi diberikan oleh Gubernur Bali, melalui Dinas Pariwisata, sebagai legalitas dan kompetensi seseorang melakukan profesi kepemanduan. Lisensi atau KTPP berbeda dengan Kartu Tanda Anggota(KTA) yang dikeluarkan oleh HPI selaku induk asosiasi.
“Jadi pramuwisata HPI, mengantongi punya dua kartu, yang satu lisensi dan yang satu lagi KTA,” jelasnya. Untuk itu, Nuarta meminta pramuwisata yang lisensinya sudah berakhir masa berlakunya, agar cepat memperpanjangnya. Dengan perpanjangan lisensi tersebut, maka pramuwisata terjamin legalitasnya melakukan profesi mengguiding. Sebaliknya, bila tanpa lisensi atau lisensinya sudah lewat, tentu statusnya ilegal.
Lebih lanjut disampaikan biro perjalanan wisata (BPW) wajib mempekerjakan pramuwisata yang mengantongi lisensi. Karena itulah, sehubungan dengan rencana kedatangan wisman Tiongkok, pramuwisata Bahasa Mandarin yang masa berlakunya sudah habis, agar segera memperpanjang.
"Sehingga, ketika wisman Tiongkok ramai nanti datang, tidak ada kendala dalam melakukan kepemanduan," kata Nuarta yang juga pengacara tersebut. *K17
Komentar