Hadapi Praktik 'Jual Beli Kepala', Menparekraf Rekomendasikan Cabut Izin
Mengenai kabar ‘jual beli kepala’ wisatawan China, Menparekraf Sandiaga Uno akan bicara dengan pemimpin Pemerintah China agar fokus kepada pariwisata berkualitas berkelanjutan.
MANGUPURA, NusaBali
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno akan merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi oknum pelaku usaha yang tetap membandel melakukan praktik ‘jual beli kepala’.
“Nanti kita akan koordinasikan, tentunya izinnya yang dikeluarkan Gubernur saya rekomendasikan akan dicabut,” kata Sandiaga Uno di sela-sela acara Official Pre-Launch of WTN Summit-Time 2023 Think-Tank & Summit, di Kabupaten Badung, Kamis (23/2/2023).
Terkait makna ‘jual beli kepala’, dia mencontohkan ketika ada oknum yang bisa berkomitmen jumlah wisatawan misalnya 100 dan itu yang dikomit dan diambil dari wisman China yang datang ke Bali.
“Namun, mereka hanya fokus pada jumlah kuantitasnya dan kalau per kepala ada insentif, ini yang harus kita hindarkan,” ujar Sandiaga Uno.
Mengenai kabar jual beli kepala wisatawan China yang dilakukan oleh oknum agen perjalanan wisman China dan ramai diperbincangkan, pihaknya akan bicara juga dengan pemimpin Pemerintah China agar fokus kepada pariwisata berkualitas berkelanjutan.
Selain itu, dia juga memberikan arahan kepada industri agar lama tinggal dari wisatawan harus jadi panjang, juga belanja kepada ekonomi lokal harus lebih tinggi dan bermanfaat.
“Jadi praktik di pariwisata yang hanya menghitung kuantitas sudah harus ditinggalkan oleh para pelaku pariwisata,” ujar Sandiaga Uno.
Dia menambahkan, semua pihak harus melihat bahwa kepulihan pariwisata di Bali ini harus berbasis kualitas. Jadi bukan hanya jual beli kepala tapi mereka datang ke sini untuk menikmati wisata di Indonesia yang sudah diakui dunia.
“Kebangkitan pariwisata Bali lebih berkualitas dibandingkan kalau pelaku pariwisata hanya fokus banyak-banyakan wisatawan dari China,” ucapnya.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan jual beli kepala ini menimbulkan kondisi yang tidak adil untuk industri pariwisata, karena hanya menguntungkan satu pihak saja.
“Bahwa ada kompetisi di antara industri pariwisata iya namanya juga bisnis. Tetapi bisnis itu harus fair di satu sisi tidak boleh saling mematikan satu sama lain tetapi saling hidup menghidupi,” katanya.
Sebelumnya, pada saat memimpin Rapat Persiapan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Provinsi Bali, bersama OPD terkait dan stake holder pariwisata, bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/2/2023), Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengatakan bahwa Pemprov Bali terus berupaya menjadikan Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas. Sehingga pembenahan di berbagai bidang perlu dilakukan.
Guru Besar ISI Denpasar tersebut menyampaikan ada berbagai isu, salah satu yang terpenting terkait kedatangan wisatawan Tiongkok ke Bali. Menurutnya, wisatawan Tiongkok secara kuantitas tidak bisa dipandang sebelah mata dan selalu menjadi salah satu jumlah wisatawan tertinggi ke Bali.
“Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, dari segi regulasi hingga penunjang lainnya, sehingga target kunjungan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah bisa terwujud,” ujar Wagub Cok Ace.
Merujuk pada keadaan sebelum pandemi Covid-19, Wagub Cok Ace melanjutkan isu terpenting yang menyangkut wisatawan Tiongkok dulu adalah masalah ‘jual beli kepala’ wisatawan yang dilakukan oleh sejumlah oknum agen perjalanan di Tiongkok. Menyongsong dibukanya pasar Tiongkok tahun 2023, Wagub Cok Ace mengumpulkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Saya mendengar juga ada banyak keluhan, tidak hanya oleh masyarakat kita namun juga oleh wisatawan Tiongkok sendiri bahkan dari Konjen Tiongkok di Bali. Karena hal tersebut juga merugikan para wisatawan, karena tidak bisa menikmati Bali dengan baik,” tandas Wagub Cok Ace.
Kepada OPD terkait di Pemprov Bali, dia menginstruksikan agar menindak tegas jika masih ada praktik-praktik seperti itu di Bali. Yang terpenting, harus antisipasi agar masalah tersebut tidak berulang lagi di Bali.
“Kepada stake holder pariwisata, baik HPI atau ASITA agar membantu kami melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di lapangan. Sehingga kolaborasi antara pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat bisa mempercepat penyelesaian masalah ini,” tegasnya. *ant
“Nanti kita akan koordinasikan, tentunya izinnya yang dikeluarkan Gubernur saya rekomendasikan akan dicabut,” kata Sandiaga Uno di sela-sela acara Official Pre-Launch of WTN Summit-Time 2023 Think-Tank & Summit, di Kabupaten Badung, Kamis (23/2/2023).
Terkait makna ‘jual beli kepala’, dia mencontohkan ketika ada oknum yang bisa berkomitmen jumlah wisatawan misalnya 100 dan itu yang dikomit dan diambil dari wisman China yang datang ke Bali.
“Namun, mereka hanya fokus pada jumlah kuantitasnya dan kalau per kepala ada insentif, ini yang harus kita hindarkan,” ujar Sandiaga Uno.
Mengenai kabar jual beli kepala wisatawan China yang dilakukan oleh oknum agen perjalanan wisman China dan ramai diperbincangkan, pihaknya akan bicara juga dengan pemimpin Pemerintah China agar fokus kepada pariwisata berkualitas berkelanjutan.
Selain itu, dia juga memberikan arahan kepada industri agar lama tinggal dari wisatawan harus jadi panjang, juga belanja kepada ekonomi lokal harus lebih tinggi dan bermanfaat.
“Jadi praktik di pariwisata yang hanya menghitung kuantitas sudah harus ditinggalkan oleh para pelaku pariwisata,” ujar Sandiaga Uno.
Dia menambahkan, semua pihak harus melihat bahwa kepulihan pariwisata di Bali ini harus berbasis kualitas. Jadi bukan hanya jual beli kepala tapi mereka datang ke sini untuk menikmati wisata di Indonesia yang sudah diakui dunia.
“Kebangkitan pariwisata Bali lebih berkualitas dibandingkan kalau pelaku pariwisata hanya fokus banyak-banyakan wisatawan dari China,” ucapnya.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan jual beli kepala ini menimbulkan kondisi yang tidak adil untuk industri pariwisata, karena hanya menguntungkan satu pihak saja.
“Bahwa ada kompetisi di antara industri pariwisata iya namanya juga bisnis. Tetapi bisnis itu harus fair di satu sisi tidak boleh saling mematikan satu sama lain tetapi saling hidup menghidupi,” katanya.
Sebelumnya, pada saat memimpin Rapat Persiapan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Provinsi Bali, bersama OPD terkait dan stake holder pariwisata, bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/2/2023), Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengatakan bahwa Pemprov Bali terus berupaya menjadikan Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas. Sehingga pembenahan di berbagai bidang perlu dilakukan.
Guru Besar ISI Denpasar tersebut menyampaikan ada berbagai isu, salah satu yang terpenting terkait kedatangan wisatawan Tiongkok ke Bali. Menurutnya, wisatawan Tiongkok secara kuantitas tidak bisa dipandang sebelah mata dan selalu menjadi salah satu jumlah wisatawan tertinggi ke Bali.
“Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, dari segi regulasi hingga penunjang lainnya, sehingga target kunjungan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah bisa terwujud,” ujar Wagub Cok Ace.
Merujuk pada keadaan sebelum pandemi Covid-19, Wagub Cok Ace melanjutkan isu terpenting yang menyangkut wisatawan Tiongkok dulu adalah masalah ‘jual beli kepala’ wisatawan yang dilakukan oleh sejumlah oknum agen perjalanan di Tiongkok. Menyongsong dibukanya pasar Tiongkok tahun 2023, Wagub Cok Ace mengumpulkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Saya mendengar juga ada banyak keluhan, tidak hanya oleh masyarakat kita namun juga oleh wisatawan Tiongkok sendiri bahkan dari Konjen Tiongkok di Bali. Karena hal tersebut juga merugikan para wisatawan, karena tidak bisa menikmati Bali dengan baik,” tandas Wagub Cok Ace.
Kepada OPD terkait di Pemprov Bali, dia menginstruksikan agar menindak tegas jika masih ada praktik-praktik seperti itu di Bali. Yang terpenting, harus antisipasi agar masalah tersebut tidak berulang lagi di Bali.
“Kepada stake holder pariwisata, baik HPI atau ASITA agar membantu kami melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di lapangan. Sehingga kolaborasi antara pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat bisa mempercepat penyelesaian masalah ini,” tegasnya. *ant
Komentar