Marak WNA Dicurigai Buka Usaha tanpa Izin di Bali, Wirajaya Sebut Ancaman bagi UMKM
DENPASAR, NusaBali.com – Pasca meredanya pandemi Covid-19, arus wisatawan mancanegara mengalir kembali ke Bali. Australia menduduki peringkat pertama, diikuti Rusia yang tiba-tiba melesat sebagai negara kedua terbesar pengirim wisatawan ke Pulau Dewata.
Fenomena Rusia ini terasa menarik, lantaran warga negara yang sedang berkecamuk perang dengan Ukraina ini bukan sekadar berwisata ke Bali, melainkan memilih tinggal dalam jangka waktu panjang di Pulau Seribu Pura ini.
Menyikapi maraknya WNA yang berlama-lama tinggal di Bali ini, Sekretaris DPD Partai Hanura Bali Gde Wirajaya Wisna memberikan sorotannya.
“Tentu kita senang jika turis kembali mengalir ke Bali. Tapi harapan kita semua, mereka benar-benar ke Bali dengan tujuan wisata,” kata pengamat ekonomi asal Singaraja, Buleleng, Senin (27/2/2023).
Length of stay atau masa kunjungan wisatawan yang berlama-lama, kata Wirajaya, di satu sisi sangat bagus untuk pariwisata dan ekonomi Bali. “Jika tujuannya berwisata tentu sangat bagus, namun kalau untuk alasan lain, bahkan diam-diam menjalankan usaha, ini yang harus dikritisi,” sebut Wirajaya.
Ia mensinyalir, dengan masa tinggal panjang, membuat para wisatawan mancanegara melakukan kegiatan usaha untuk menopang kehidupan sehari-harinya. “Kalau legal dan sesuai izin, tentu bagus, karena investasi ini turut mendorong perekonomian Bali,” kata Wirajaya.
Yang dikhawatirkan, kata Wirajaya, muncul pelaku-pelaku usaha ilegal tanpa izin resmi, bahkan masuk ke sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. “Coba perhatikan di media sosial, mereka menawarkan berbagai jasa, mulai dari foto, video, spa, cukur rambut, dan lain-lainnya,” ungkap Wirajaya.
Promo usaha ini diakui lebih banyak menggunakan bahasa Rusia dan menyasar segmen warga Rusia yang ada di Pulau Dewata. “Artinya kedatangan mereka sudah tidak murni sebagai wisatawan. Ini yang harus ditertibkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Wirajaya juga mendorong pihak Imigrasi melakukan upaya lebih aktif menyikapi fenomena ini. Sebaliknya masyarakat yang mengetahui dugaan penyimpangan ini bisa melaporkan ke pihak imigrasi. “Tapi untuk pelaporan hendaknya tidak diperberat syaratnya. Harus menyertakan nomor paspor turis dimaksud misalnya, kan tidak mungkin itu,” cetus Wirajaya.
Begitu juga jika syarat yang mengharuskan melampirkan bukti foto dan video. “Kalau memungkinkan mungkin bisa diupayakan, tapi akan menyulitkan juga bagi mereka yang mau melapor. Sebaliknya pihak terkait yang diberi kewenangan oleh negara, lebih aktif turun lapangan,” saran Wirajaya.
Sebelumnya data dari Dinas Pariwisata Bali menunjukkan kunjungan WNA Rusia ke Bali pada 2022 mencapai 58.031 orang. Tren kenaikan terasa pada Januari 2023 meningkat yakni 22.703 orang.
Selain Rusia, warga Ukraina yang terlibat seteru juga mencatat pertumbuhan wisatawan. Pada 2022 , WNA Rusia yang berkunjung ke Bali 7.466 orang dan pada Januari 2023 sebanyak 2.633 orang.
Setelah ditotal secara keseluruhan, jumlah WNA Rusia dan Ukraina yang sudah ke Bali sejak 2022 sampai Januari 2023 ini 90.833 orang.
Soal WNA Rusia, termasuk Ukraina yang diduga bekerja ilegal di Bali ini pun sudah ditanggapi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
“Kita tetap memiliki kebijakan memudahkan wisman masuk ke Indonesia, tapi harus tetap ada pemantauan sampai di Indonesia apakah mereka berkegiatan wisata atau nonwisata,” ujar Sandiaga ditemui seusai Pre Launching WTN Summit Time 2023 di Kuta, Kamis (23/2/2023).
Menyikapi maraknya WNA yang berlama-lama tinggal di Bali ini, Sekretaris DPD Partai Hanura Bali Gde Wirajaya Wisna memberikan sorotannya.
“Tentu kita senang jika turis kembali mengalir ke Bali. Tapi harapan kita semua, mereka benar-benar ke Bali dengan tujuan wisata,” kata pengamat ekonomi asal Singaraja, Buleleng, Senin (27/2/2023).
Length of stay atau masa kunjungan wisatawan yang berlama-lama, kata Wirajaya, di satu sisi sangat bagus untuk pariwisata dan ekonomi Bali. “Jika tujuannya berwisata tentu sangat bagus, namun kalau untuk alasan lain, bahkan diam-diam menjalankan usaha, ini yang harus dikritisi,” sebut Wirajaya.
Ia mensinyalir, dengan masa tinggal panjang, membuat para wisatawan mancanegara melakukan kegiatan usaha untuk menopang kehidupan sehari-harinya. “Kalau legal dan sesuai izin, tentu bagus, karena investasi ini turut mendorong perekonomian Bali,” kata Wirajaya.
Yang dikhawatirkan, kata Wirajaya, muncul pelaku-pelaku usaha ilegal tanpa izin resmi, bahkan masuk ke sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. “Coba perhatikan di media sosial, mereka menawarkan berbagai jasa, mulai dari foto, video, spa, cukur rambut, dan lain-lainnya,” ungkap Wirajaya.
Promo usaha ini diakui lebih banyak menggunakan bahasa Rusia dan menyasar segmen warga Rusia yang ada di Pulau Dewata. “Artinya kedatangan mereka sudah tidak murni sebagai wisatawan. Ini yang harus ditertibkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Wirajaya juga mendorong pihak Imigrasi melakukan upaya lebih aktif menyikapi fenomena ini. Sebaliknya masyarakat yang mengetahui dugaan penyimpangan ini bisa melaporkan ke pihak imigrasi. “Tapi untuk pelaporan hendaknya tidak diperberat syaratnya. Harus menyertakan nomor paspor turis dimaksud misalnya, kan tidak mungkin itu,” cetus Wirajaya.
Begitu juga jika syarat yang mengharuskan melampirkan bukti foto dan video. “Kalau memungkinkan mungkin bisa diupayakan, tapi akan menyulitkan juga bagi mereka yang mau melapor. Sebaliknya pihak terkait yang diberi kewenangan oleh negara, lebih aktif turun lapangan,” saran Wirajaya.
Sebelumnya data dari Dinas Pariwisata Bali menunjukkan kunjungan WNA Rusia ke Bali pada 2022 mencapai 58.031 orang. Tren kenaikan terasa pada Januari 2023 meningkat yakni 22.703 orang.
Selain Rusia, warga Ukraina yang terlibat seteru juga mencatat pertumbuhan wisatawan. Pada 2022 , WNA Rusia yang berkunjung ke Bali 7.466 orang dan pada Januari 2023 sebanyak 2.633 orang.
Setelah ditotal secara keseluruhan, jumlah WNA Rusia dan Ukraina yang sudah ke Bali sejak 2022 sampai Januari 2023 ini 90.833 orang.
Soal WNA Rusia, termasuk Ukraina yang diduga bekerja ilegal di Bali ini pun sudah ditanggapi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
“Kita tetap memiliki kebijakan memudahkan wisman masuk ke Indonesia, tapi harus tetap ada pemantauan sampai di Indonesia apakah mereka berkegiatan wisata atau nonwisata,” ujar Sandiaga ditemui seusai Pre Launching WTN Summit Time 2023 di Kuta, Kamis (23/2/2023).
Komentar