Gara-gara Pimpinan BWS dan BP2JK Tak Hadiri Raker, Anggota Komisi III DPRD Bali Murka

Pemicunya, undangan rapat kerja (raker) yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Rabu (1/3) tidak direspon. Pihak BWS hanya mengirim perwakilan, sementara BP2JK sama sekali tidak ada yang mewakili.

Kontan saja, mangkirnya pucuk pimpinan lembaga yang berada di bawah Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ini hadir raker membuat jajaran Komisi III marah dan akan memanggil ulang pimpinan BWS dan BP2JK pekan depan.

Raker dengan BWS dan BP2JK sebenarnya sudah sangat siap. Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana (Fraksi PDIP) dan Sekretaris Komisi Nyoman Purwa Ngurah Arsana alias Purwa Arsana (Fraksi PDIP) sudah menunggu sejak 30 menit sebelumnya. Namun mendadak pihak pimpinan BWS tidak hadir. Yang hadir mewakili adalah Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Neke Krisna Yana dan stafnya.  

Sekretaris Komisi III, Purwa Arsana mengatakan surat undangan resmi untuk raker sebelumnya sudah disampaikan kepada Kepala BWS Bali Penida dan Kepala BP2JK. Surat undangan raker kepada kedua lembaga tersebut ditandatangani Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama. Agenda raker adalah membahas program-program pembangunan infrastruktur oleh BWS di Bali. Sementara dengan BP2JK rencananya membahas adanya aspirasi/pengaduan masyarakat soal pelaksanaan lelang pembangunan prasarana pengamanan pantai di Bali.

“Pihak Kepala BWS mengirimkan perwakilan setingkat kepala seksi yang tentu saja sulit kita ajak komunikasi dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan infrastruktur di Bali. Sementara BP2JK sama sekali tidak ada perwakilan. Pimpinan BWS dan BP2JK benar-benar meremehkan lembaga dewan ini,” ujar Purwa Arsana di ruangan Komisi III DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu kemarin.

Purwa Arsana menyebutkan, pihaknya mendapatkan informasi dari pihak BWS bahwa mereka dilarang raker oleh pihak tertentu. “Mereka merasa boleh rapat dengan DPR RI saja? Mana ada kayak gitu, Gubernur dan DPRD Bali ini yang menjalankan pemerintahan di Provinsi Bali. BWS dan BP2JK ada dan melaksanakan tugas di Bali. Alasan yang konyol,” ujar politisi asal Desa Bugbug, Kecamatan/Kabupaten Karangasem ini.

Apakah rapat berjalan? Purwa Arsana menyebutkan, rapat akhirnya tidak berjalan membahas hal substansi, karena itu rapat tidak dilanjutkan lagi. “Rapat kita tidak membahas hal substansi, karena kepalanya nggak hadir, nggak lanjut,” tegas Purwa Arsana.

Sementara Anggota Komisi III Jero Mangku Nyoman Ray Yusha juga mengungkap kekesalannya dengan mangkirnya Kepala BWS Bali Penida dan Kepala BP2JK. Ray Yusha yang juga mantan Kepala BWS Bali Penida ini juga menyayangkan mangkirnya Kepala BWS Bali Penida dalam raker. “Saya ini ikut merintis BWS Bali Penida. Ketika diundang DPRD Bali saya selalu hadir. Nggak ada alasan tidak datang, apalagi dilarang pihak ini dan itu. Sangat meremehkan lembaga dewan ini. Nggak benar ini,” ujar Ray Yusha.   

Ray Yusha mengusulkan kepada pimpinan DPRD Bali agar memanggil ulang pihak Kepala BWS dan Kepala BP2JK. Karena yang bisa diajak memutuskan dan menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur dan aspirasi rakyat adalah pucuk pimpinan. “Hargai lembaga dewan karena mewakili rakyat,” ujar politisi Partai Gerindra asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Bali Adhi Ardhana mengatakan akan memanggil ulang pihak Kepala BWS dan Kepala BP2JK. “Kalau tidak datang lagi, kami punya jalur tersendiri agar mereka datang. Saya sudah terbiasa meneruskan masalah-masalah seperti ini kepada Kementerian dan DPR RI. Kita bisa sampaikan aspirasi ke Kementerian dan DPR RI bahwa diundang raker tidak mau hadir,” ujar politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Kecematan Denpasar Utara ini.  

Sementara, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastuktur BWS Bali Penida, Neke Krisna Yana yang dikonfirmasi tidak menjawab telepon. NusaBali mengirimkan pesan WA (WhatsApp) hingga malam pukul 20.00 Wita tidak juga dibalas. *nat