Monumen Pahlawan I Gusti Ngurah Rai Bakal Ditata Jadi Hub Desa Wisata Carangsari

MANGUPURA, NusaBali.com – Pemerintah Desa Carangsari, Kecamatan Petang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Badung bakal menata kawasan Monumen Pahlawan I Gusti Ngurah Rai mulai tahun 2023 ini.

Monumen yang berada di areal Setra Desa Adat Carangsari itu direncanakan diperluas menjadi 2,2 hektare dari luas sekarang yang lebih kurang 10 are saja. Perluasan dilakukan ke arah barat dan selatan monumen yang dikelilingi persawahan.

I Made Sudana, 51, Perbekel Carangsari menuturkan bahwa Pemkab Badung sudah mendukung pendanaan pembebasan lahan sebesar lebih dari Rp 18 miliar. Proses pembebasan lahan ini ditarget rampung pada tahun ini.

“Kajiannya sudah ada sejak tahun 2018 silam oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Badung. Pada Kamis (2/3/2023) lalu, Bapak Kadis (AA Ngurah Bayu Kumara Putra) sudah meninjau langsung lokasi untuk rencana perluasan,” tutur Sudana ketika dijumpai pada Selasa (7/3/2023).

Jelas Sudana, saat ini kawasan monumen tersebut minim fasilitas dan kurang mendukung wisata sejarah di Desa Wisata Carangsari. Oleh karena itu, kawasan seluas lebih dari dua hektare itu akan ditata dan didukung fasilitas seperti museum, restoran, wantilan, lapangan terbuka hijau, sport center, dan hub desa wisata.

“Dananya sudah parkir (diberikan), jadi selama tahun 2023 ini harus sudah diselesaikan untuk proses pembebasan lahannya,” tegas perbekel asal Banjar Senapan, Carangsari.

Sementara itu, diimbuhkan oleh IGN Gede Dwija Pradnyana, 31, Sekretaris Desa Carangsari bahwa proses pembebasan lahan ini baru merupakan skema penataan tahap satu. Untuk tahap dua yang berupa pembangunan fisik akan diajukan lagi untuk menerima dukungan dana sebesar Rp 25 miliar.

“Pada tahap dua nanti, kami akan mengajukan dukungan dana sebesar Rp 25 miliar ke Pemkab Badung. Tentu, skema penataan ini akan melewati beberapa proses yang tidak sebentar dan melibatkan lintas instansi,” ujar Dwija ketika dijumpai pada kesempatan yang sama.

Ungkap sekdes milenial ini, penyerapan pendapatan desa memang tidak bisa dilakukan sembarangan sehingga diperlukan dukungan Pemkab Badung. Sebab, meskipun Desa Carangsari memiliki SiLPA tahun 2022 sebanyak Rp 3,2 miliar, dana tersebut tidak bisa serta merta diserap ke proyek pembangunan infrastruktur.

Alasannya lantaran ada kebijakan rekonsiliasi SiLPA tahun 2022 yang menjadikan pembangunan infrastruktur desa bukan dua prioritas teratas. Oleh karena itu, percepatan pembangunan fisik di desa perlu dilicinkan dukungan pemerintah kabupaten.

“Ya proses penataan dan perluasan kawasan monumen ini didukung dana dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemkab Badung Tahun Anggaran 2023. Tentunya disupervisi oleh Tim Appraisal dari Pemkab Badung,” tandas Perbekel Sudana. *rat