Pelanggaran Meningkat, Kodam Gelar Operasi Gaktib

Operasi ini digelar serentak di seluruh Indonesia. Tema operasi tahun ini adalah "Dengan Operasi Gaktib Dan Operasi Yustisi TA 2023 Polisi Militer Siap Meningkatkan Ketaatan Hukum Disiplin Dan Tata Tertib Prajurit Guna Menjadi Patriot NKRI Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional". Diharapkan dapat menekan segala bentuk pelanggaran prajurit TNI.  

Apel pembukaan operasi di lingkungan Kodam IX/Udayana digelar di Lapangan Makorem 163/Wirasatya, Jalan PB Sudirman, Kelurahan Dangin Puri, Denpasar Timur dipimpin langsung oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Sachono. Apel yang berlangsung sejak pukul 08.00 Wita itu diikuti oleh prajurit POM TNI AD, POM TNI AL, POM TNI AU, Propam Polda Bali, dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Dalam sambutan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan oleh Brigjen Sachono mengatakan operasi yang digelar setahun ini sesuai visi dan misi TNI dalam mewujudkan prajurit yang profesional, modern dan tangguh. Kepolisian militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer, diantaranya adalah penegakan hukum, tata tertib dan disiplin bagi prajurit serta PNS TNI melalui penggelaran operasi penegakan ketertiban dan operasi yustisi.

Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan data laporan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer tahun 2022, ditemukan tren kenaikan jumlah kasus dibanding tahun 2021. Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6 persen dan pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55 persen.

"Hal ini juga yang menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjadikan gelar operasi gaktib dan operasi yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI," ungkap Panglima TNI yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya.

Selain itu Panglima TNI juga mengingatkan seluruh prajuritnya ditahun politik ini. Menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, perlu diwaspadai munculnya politik identitas di masyarakat. Dalam menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik.

Polisi Militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak.

Usai pimpin apel pembukaan operasi, kepada wartawan Brigjen Sachono mengatakan dari sekian banyak kasus yang terjadi, desersi lebih menonjol. Sayangnya dia enggan menjelaskan detail persentase perbandingannya. "Begitu sulitnya saat mau masuk TNI. Setelah jadi tentara malah desersi. Pelanggaran ini agak menonjol di Kodam IX/Udayana. Pelanggaran jenis ini menjadi atensi. Melalui operasi ini diharpakan dapat menekan pelangaran-pelangaran prajurit TNI," pungkasnya. *pol