Bupati Serahkan LKPD ke BPK Perwakilan Bali

Penyerahan LKPD ini sebagai wujud kepatuhan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Bupati Giri Prasta mengatakan, penyerahan LKPD kepada BPK Perwakilan Bali merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 9 ayat 4, LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Penyerahan LKPD ini juga sebagai wujud komitmen, keseriusan dan kepatuhan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga semua program kegiatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujar Bupati Giri Prasta.

Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK Perwakilan Bali, karena telah memberikan pendampingan, sehingga LKPD dapat selesai tepat waktu.

Sementara itu, Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan apresiasi atas upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan pemerintah daerah atas penyampaian LKPD secara tepat waktu. “Rata-rata tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 di atas angka 90 persen, lebih tinggi dari standar nasional. Ini sebagai wujud sinergi komunikasi yang efektif antara BPK dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

“Pada kesempatan ini kami juga melaksanakan kick of penyerahan surat tugas tim pemeriksa terperinci atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 yang dimulai 13 Maret dengan jumlah pemeriksa sebanyak 10 orang,” imbuhnya. *asa