nusabali

WNA Berulah, DPRD Badung Panggil Dispar

Lintas Instansi Bentuk Tim Pengawasan Orang Asing

  • www.nusabali.com-wna-berulah-dprd-badung-panggil-dispar

MANGUPURA, NusaBali
Kasus Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bali merupakan satu dari sekian permasalahan WNA berulah di Bali yang viral belakangan ini.

Banyak wisatawan berkendara secara ugal-ugalan, mengedarkan narkoba, melakukan tindak kejahatan, bahkan datang ke Bali justru untuk berbisnis seperti rental kendaraan, photografer, hingga menjadi PSK.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata meminta Dinas Pariwisata (Dispar) Badung sebagai leading sector agar meningkatan peranan dan edukasi kepada wisatawan yang datang ke Badung agar menaati hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, Parwata mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan, terlebih lagi Badung menjadi tujuan wisata dunia. Namun demikian, pengawasan dan edukasi terhadap wisatawan juga harus tetap dilakukan. Sebab banyaknya WNA yang berulah jelas mencoreng citra pariwisata.

“Kami tetap mendorong pertumbuhan wisatawan naik. Akan tetapi kami juga mendorong supaya pemerintah melalui Dispar ikut mencegah (wisman berulah). Ini harus serius dilakukan, karena Dispar sebagai leading sector," ujar Parwata, Selasa (14/3). Politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini mengaku akan memanggil Dispar Badung untuk meminta klarifikasi mengenai hal ini.

Selain itu, menurutnya pemerintah harus melibatkan seluruh perangkat, baik di tingkat desa hingga kecamatan. Kata Parwata, perlu langkah bersama saling mengawasi seluruh komponen masyarakat wajib melakukan pengawasan dan memberikan informasi, seperti pemalsuan KTP, warga asing berbisnis rentcar tanpa mengantongi izin. “Agar jangan sampai keberadan WNA di Badung justru menimbulkan dampak negatif, apalagi mengambil peluang usaha masyarakat lokal. Kami mengimbau kepada seluruh perangkat daerah, kecamatan, banjar, lingkungan harus berhati-hati jangan sampai menyalahgunakan kewenangan atau menggunakan kewenangan dengan salah,” tegasnya.

Sekretaris DPC PDIP Badung ini mengungkapkan, bagaimana pemerintah hadir berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor unggulan seperti pariwisata, UMKM, pertanian. “Masyarakat ikut melakukan kontrol, sehingga tidak ada WNA berbisnis mengambli peluang bisnis masyarakat lokal,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah melalui pesan Whatsapp, Kepala Dinas Pariwisata Badung I Nyoman Rudiartha menyampaikan, Selasa kemarin telah dilakukan pertemuan di Ruang Pertemuan Kesbanglinmas Kabupaten Badung terkait pembentukan Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) yang dihadiri Dinas Pariwisata Badung, Disdukcapil Badung, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Badung, Polres Badung, Imigrasi, Otban Ngurah Rai, Polresta Denpasar, dan Dandim.

“Pembentukan Timpora Kabupaten Badung nantinya bertujuan untuk pemantauan orang asing yang ada di Kabupaten Badung tanpa mengurangi kewenangan atributif masing masing instansi. Untuk jadwal pemantauan ke lapangan akan dijadwalkan oleh pihak Kesbanglinmas dan nanti akan dihubungi kembali oleh pihak Kesbang,” katanya. *ind

Komentar