Ratusan Mahasiswa Unud Aksi Demo, Rektorat Sepakat Perbaiki Sistem SPI

Aksi mereka berhasil membuat pihak Rektorat Unud menyepakati perbaikan sistem Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang belakangan menuai kontroversi.  Aksi mahasiswa yang dipimpin Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Unud, I Putu Bagus Padmanegara dimulai dengan melakukan orasi di depan Gedung Rektorat sekitar pukul 12.00 Wita. Selesai berorasi di halaman rektorat, para mahasiswa lanjut melakukan pertemuan dengan pihak rektorat yang diwakili empat Wakil Rektor Unud, masing-masing Prof Dr Ir I Gede Rai Maya Temaja MP, Prof Dr I Gusti Bagus Wiksuana SE MS, Prof Ir Ngakan Putu Gede Suardana MT PhD IPU, dan Prof Dr dr I Putu Gede Adiatmika MKes.

Gedung yang biasanya digunakan sebagai tempat pelaksanaan wisuda tersebut kini berhias dengan sejumlah spanduk bernada menyindir kebijakan almamater mereka. Dalam kesempatan tersebut juga hadir dekan atau perwakilan 13 fakultas yang ada di universitas terbesar dan tertua di Bali ini. Rektor Unud Prof Dr Ir I Gde Nyoman Antara MEng IPU disebut sedang berada di Jakarta sehingga tidak bisa menemui langsung mahasiswa. "Kami sebenarnya berharap Rektor Unud hadir tapi katanya beliau di Jakarta," ujar Bagus ditemui di akhir pertemuan.

Bagus menyampaikan tuntutan mahasiswa terkait dengan penetapan Rektor Unud sebagai tersangka kasus dugaan korupsi SPI tahun 2018-2022. Mahasiswa dalam orasinya secara bergantian mengkritisi kebijakan Unud yang memindahkan tempat perkuliahan mahasiswa semester awal dari kampus Denpasar ke kampus Jimbaran. Kebijakan tersebut dikeluhkan mahasiswa karena selama ini pusat aktivitas mahasiswa telanjur berada di Denpasar.

Selain itu ternyata gedung perkuliahan di kampus Jimbaran banyak yang kondisinya belum layak pakai sehingga kebijakan ini terkesan terlalu dipaksakan. Lebih lanjut mahasiswa mendesak pihak Rektorat menghapus SPI atau jika tidak melakukan perbaikan secepat-cepatnya karena SPI mencederai semangat pendidikan untuk semua orang.

Tuntutan mahasiswa akhirnya diterima para Wakil Rektor. Di akhir pertemuan sekitar pukul 14.30 Wita dilakukan penandatanganan berita acara yang disepakati pihak rektorat dan para mahasiswa.

Adapun poin penting berita acara tersebut, yakni perbaikan fasilitas di Unud akan dilakukan secepatnya, perbaikan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik Unud, memberikan transparansi pengelolaan dana SPI, mahasiswa akan dilibatkan dalam perbaikan sistem SPI Unud termasuk dalam menghapus sistem grade sumbangan mahasiswa dan pernyataan kesediaan memberikan sumbangan akan diberikan kepada mahasiswa setelah resmi diterima di Unud.

"Perjuangan kita belum berakhir, kita pastikan berita acara hari ini terealisasi," tegas Bagus. Bagus mengatakan, pihak Rektorat menyanggupi transparansi dana SPI selama ini akan dibeberkan pada, Kamis (16/3). Sementara itu mahasiswa juga akan dijadwalkan bertemu langsung dengan Rektor pada, Jumat (17/3).

Wakil Rektor Unud Bidang Umum dan Keuangan Prof Dr I Gusti Bagus Wiksuana SE MS, yang menanggapi tuntutan mahasiswa menyatakan siap melibatkan mahasiswa melakukan perbaikan sistem SPI di Unud. "Kami akan lakukan perubahan sistem. Selama ini dana SPI ada sembilan grade, kami ke depan rencananya tidak akan menetapkan besarannya tergantung kepada kemampuan mahasiswa. Kemudian kami akan pungut dana SPI itu setelah mahasiswa mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)," ucap Prof Wiksuana.

Dalam tanggapannya, Prof Wiksuana juga menjelaskan jika selama ini sumber pendanaan Unud bersumber dari Pemerintah Pusat dan dana yang digali Unud sendiri. Dana dari pemerintah pusat sepenuhnya digunakan untuk operasional kampus termasuk gaji pegawai. Sementara itu untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pihak Unud harus mencari pendanaan sendiri salah satunya dari SPI. "Pembangunan fasilitas di Universitas Udayana tergantung sumber daya finansial yang kita miliki," sebutnya.

Diketahui saat ini civitas akademika Unud sedang 'panas' karena Rektor Prof Dr Ir I Gde Nyoman Antara MEng IPU ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana SPI sejak tahun 2018-2022. BEM Unud sebelumnya telah mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Bali mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Mereka meyakini dana SPI merupakan bentuk komersialisasi pendidikan. *cr78