Pemprov Bali Fasilitasi Dana Punia ASN
Untuk Program Keumatan Hindu
“Besarnya Dharma Dana telah ditetapkan yaitu 2,5 persen dari penghasilan”
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Provinsi Bali akan memfasilitasi dharma dana (dana punia) sebagai kewajiban umat Hindu khususnya ASN yang ada di lingkungan Pemprov Bali agar bisa dipergunakan pada program-program keumatan Hindu.
Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Pemprov Bali, I Dewa Putu Sunartha, dalam acara Sosialisasi Program Kerja Pengurus Yayasan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (16/3) pagi.
Acara sosialisasi dihadiri perwakilan dari tiap OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Bali. Nampak pula dalam kesempatan tersebut, Kadis Sosial Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dan Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali I Made Teja. “Saya kira ini penting untuk pengembangan dan penguatan umat Hindu ke depan,” ujar Dewa Sunartha.
Dewa Sunartha mengatakan, kewajiban berdana punia ini akan difasilitasi dalam bentuk sistem khusus dan akan segera disosialisasikan kepada segenap ASN di Pemprov Bali. “Jadi bapak ibu yang sekarang ada di sini juga saya harapkan melakukan sosialisasi ke dinas masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Karena yang penting bukan apa yang kita bicarakan hari ini, namun bagaimana kerja-kerja ke depan,” tegas Dewa Sunartha.
Sementara itu, Ketua BDDN Tri Handoko Seto dalam paparannya mengingatkan terkait bhisama tentang dana punia merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang mesti ditaati oleh seluruh umat Hindu sebagai suatu kewajiban suci. “PHDI Pusat melalui Sabha Pandita telah mengeluarkan bhisama tentang hal ini termasuk mengatur besarannya,” kata mantan Dirjen Bimas Hindu ini.
Dirinya mencontohkan betapa umat agama lain sangat perhatian dengan penguatan dan penggalangan dana umat untuk program-program keumatan masing-masing. “Kalau dibandingkan sebenarnya dana dari pemerintah untuk tiap agama itu, hampir sama. Hanya yang membedakan adalah dana keumatan yang dikelola masing-masing. Contohnya Badan Amil Zakat Nasional untuk umat muslim atau persepuluhan bagi umat Kristen,” ujarnya.
Handoko menyebut Bhisama Nomor 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Dana Punia jadi dasar terbentuknya BDDN.
Pengurus Parisada Pusat menurutnya telah merumuskan besarnya dana punia wajib bagi umat Hindu Indonesia yang kemudian disebut dengan Dharma Dana berdasarkan Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia pada 2006 tentang Dharma Dana Nasional.
“Besarnya Dharma Dana telah ditetapkan yaitu 2,5 persen dari penghasilan,” katanya.
Handoko melanjutkan banyak sumber dari kitab suci yang juga mengamanatkan adanya kewajiban ber-dana punia bagi umat Hindu seperti tersurat dalam Atharwa Weda, Sarasamuscaya, dan Wrhaspati Tattwa.
Menurutnya, dana yang dikumpulkan tersebut dalam penggunaanya akan menyasar hal prioritas yakni kepentingan pandita, pinandita, termasuk di dalamnya pemangku, romo mangku, dan apapun sebutannya. “Banyak kita temukan pinandita kita yang secara kesejahteraan kurang mampu. Makanya kita prioritas untuk kesehatan dan kesejahteraan pemuka agama kita,” katanya.
Lalu, dilanjutkan untuk pengembangan SDM Hindu berupa beasiswa baik di tingkat sekolah dasar, menengah hingga tingkat perguruan tinggi. Ketiga untuk penguatan organisasi Hindu, keempat untuk penguatan ekonomi umat serta untuk bantuan sosial kebencanaan. “Kita harapkan BDDN jadi gerbang kemandirian umat Hindu kedepannya,” tutur Handoko.
BDDN menurut Handoko, sangat mementingkan kredibilitas dalam menyalurkan dana punia umat hingga tepat sasaran dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas tersebut. Terutama dengan menggandeng auditor independen guna melakukan audit secara berkala.
Dalam waktu dekat ini misalnya, Handoko mengungkapkan, program BDDN menjelang Hari Suci Nyepi yakni 1.000 set pakaian pemangku serta 1.000 biaya pendidikan siswa tidak mampu untuk sekolah Hindu formal. “Untuk awal kita tidak targetkan berapa, yang penting berpartisipasi dahulu. Besarannya tidak masalah,” tutupnya. *cr78
Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Pemprov Bali, I Dewa Putu Sunartha, dalam acara Sosialisasi Program Kerja Pengurus Yayasan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (16/3) pagi.
Acara sosialisasi dihadiri perwakilan dari tiap OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Bali. Nampak pula dalam kesempatan tersebut, Kadis Sosial Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dan Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali I Made Teja. “Saya kira ini penting untuk pengembangan dan penguatan umat Hindu ke depan,” ujar Dewa Sunartha.
Dewa Sunartha mengatakan, kewajiban berdana punia ini akan difasilitasi dalam bentuk sistem khusus dan akan segera disosialisasikan kepada segenap ASN di Pemprov Bali. “Jadi bapak ibu yang sekarang ada di sini juga saya harapkan melakukan sosialisasi ke dinas masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Karena yang penting bukan apa yang kita bicarakan hari ini, namun bagaimana kerja-kerja ke depan,” tegas Dewa Sunartha.
Sementara itu, Ketua BDDN Tri Handoko Seto dalam paparannya mengingatkan terkait bhisama tentang dana punia merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang mesti ditaati oleh seluruh umat Hindu sebagai suatu kewajiban suci. “PHDI Pusat melalui Sabha Pandita telah mengeluarkan bhisama tentang hal ini termasuk mengatur besarannya,” kata mantan Dirjen Bimas Hindu ini.
Dirinya mencontohkan betapa umat agama lain sangat perhatian dengan penguatan dan penggalangan dana umat untuk program-program keumatan masing-masing. “Kalau dibandingkan sebenarnya dana dari pemerintah untuk tiap agama itu, hampir sama. Hanya yang membedakan adalah dana keumatan yang dikelola masing-masing. Contohnya Badan Amil Zakat Nasional untuk umat muslim atau persepuluhan bagi umat Kristen,” ujarnya.
Handoko menyebut Bhisama Nomor 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Dana Punia jadi dasar terbentuknya BDDN.
Pengurus Parisada Pusat menurutnya telah merumuskan besarnya dana punia wajib bagi umat Hindu Indonesia yang kemudian disebut dengan Dharma Dana berdasarkan Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia pada 2006 tentang Dharma Dana Nasional.
“Besarnya Dharma Dana telah ditetapkan yaitu 2,5 persen dari penghasilan,” katanya.
Handoko melanjutkan banyak sumber dari kitab suci yang juga mengamanatkan adanya kewajiban ber-dana punia bagi umat Hindu seperti tersurat dalam Atharwa Weda, Sarasamuscaya, dan Wrhaspati Tattwa.
Menurutnya, dana yang dikumpulkan tersebut dalam penggunaanya akan menyasar hal prioritas yakni kepentingan pandita, pinandita, termasuk di dalamnya pemangku, romo mangku, dan apapun sebutannya. “Banyak kita temukan pinandita kita yang secara kesejahteraan kurang mampu. Makanya kita prioritas untuk kesehatan dan kesejahteraan pemuka agama kita,” katanya.
Lalu, dilanjutkan untuk pengembangan SDM Hindu berupa beasiswa baik di tingkat sekolah dasar, menengah hingga tingkat perguruan tinggi. Ketiga untuk penguatan organisasi Hindu, keempat untuk penguatan ekonomi umat serta untuk bantuan sosial kebencanaan. “Kita harapkan BDDN jadi gerbang kemandirian umat Hindu kedepannya,” tutur Handoko.
BDDN menurut Handoko, sangat mementingkan kredibilitas dalam menyalurkan dana punia umat hingga tepat sasaran dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas tersebut. Terutama dengan menggandeng auditor independen guna melakukan audit secara berkala.
Dalam waktu dekat ini misalnya, Handoko mengungkapkan, program BDDN menjelang Hari Suci Nyepi yakni 1.000 set pakaian pemangku serta 1.000 biaya pendidikan siswa tidak mampu untuk sekolah Hindu formal. “Untuk awal kita tidak targetkan berapa, yang penting berpartisipasi dahulu. Besarannya tidak masalah,” tutupnya. *cr78
Komentar