Bupati Tamba Sayangkan Aksi Protes Warga Pebuahan

Dirinya menegaskan masalah abrasi itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan pihaknya di kabupaten sudah terus berusaha memperjuangkan penanganan abrasi di Jembrana.

Bupati Tamba ditemui usai rapat bersama sejumlah Kepala OPD Pemkab Jembrana di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Rabu (29/3), mengaku masyarakat menyampaikan aspirasi adalah hal yang wajar. Namun harus disampaikan secara benar, santun dan beretika. Aspirasi yang disampaikan pun harusnya bersifat konstruktif ke arah yang lebih baik. "Jangan ujug-ujug menghujat tanpa tahu akar persoalannya," ujarnya.

Dirinya mengaku, juga tidak akan sampai mengambil langkah hukum terkait aksi sejumlah warga yang sempat memasang spanduk tersebut. Namun hal yang paling sangat disayangkan, adalah sikap oknum warga yang mengancam pemboikotan Pemilu 2024. Bahkan hal itu sampai dikemukakan secara terang-terangan lewat media sosial (medsos).

Menurut Bupati Tamba, sikap mengancam pemboikotan Pemilu itu, sangat jelas bertentangan dengan aturan yang ada. Di mana dari pemerintah tengah menggencarkan sosialisasi ke masyarakat agar partisipasi masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta Pemilu yang berkualitas. Namun untuk ranah tersebut, pihaknya sudah meminta kepada tim hukum dan pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) agar berdiskusi dengan pihak KPU, Bawaslu, dan Polres.

"Biar dari Polres, KPU dan Bawaslu yang akan memberikan keputusan daripada sikap pemerintah terhadap caption oknum masyarakat itu. Paling tidak bisa menjadi pelajaran. Yang dimaksud pelajaran itu, jangan sampai masyarakat enak sekali tidak berpikir panjang memanfaatkan medsos (media sosial). Harus hati-hati sekali kita. Karena ini sudah ada unsur penghasutan terhadap masyarakat," ucap Bupati Tamba.

Disinggung mengenai upaya penangan abrasi di Pebuahan, Bupati Tamba menegaskan, pihaknya di Pemkab sudah terus berusaha mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat. Mengingat persoalan abrasi menjadi kewenangan Pusat. Kewenangan itu pun juga berkaitan dengan ketersedian anggaran di Pusat yang juga harus menangani abrasi di seluruh Indonesia dan dibutuhkan biaya yang cukup besar.

Dari upaya perjuangannya ke Pusat, Kabupaten Jembrana yang sempat selama beberapa tahun tidak mendapat penanganan abrasi, sudah bisa mendapat penanganan abrasi di sejumlah pantai di Jembrana. Diantaranya penanganan abrasi di Gilimanuk, Candikusuma, dan Delodberawah.

"Sudah terus kita ajukan ke Pusat. Yang jelas kita sudah ada proposal kok, sudah maju. Setiap ketemu Bapak Menteri juga sudah saya sampaikan. Saya tidak mungkin tidak bekerja masalah itu. Kita juga prihatin. Tetapi wewenangnya Pusat, dan kita pun terus berusaha kerja," ucapnya. *ode